Serius Tanggani Aset Daerah, Pemda Landak Gelar Bimtek Pengelolaan Barang Milik Daerah

Pemerintah Kabupaten Landak melalui Badan Pengeloaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Landak

Serius Tanggani Aset Daerah, Pemda Landak Gelar Bimtek Pengelolaan Barang Milik Daerah
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/ALFON PARDOSI
Kegiatan sosialisasi oleh Kemendagri bersama BPKAD Landak pada Kamis (6/12/2018). 

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Alfon Pardosi

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, LANDAK - Pemerintah Kabupaten Landak melalui Badan Pengeloaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Landak, mempertegas berkaitan dengan pengelolaan aset-aset daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hal tersebut dibuktikan dengan dilaksanakannya kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Pengelolaan Barang Milik Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Landak, yang bekerjasama dengan Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) pada Kamis (6/12/2018).

Bimtek yang berlangsung di Aula Besar Kantor Bupati Landak tersebut, sekaligus melaksanakan kegiatan fasilitas penyerapan Simda keuangan Secara online, penerapan aplikasi cash managemen system (CMS) Bank Kalbar.

Baca: Beli Granit Indogress di Studio Bangunan Bisa Dapat Discount 35% + 10%+ 10 %

Kegiatan dibuka oleh Bupati Landa Karolin Margret Natasa yang diwakili oleh Sekda Landak Vinsensius. Untuk peserta dihadiri oleh para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan para Bendahara dari masing-masing OPD.

Dalam kesempatan tersebut, perwakilan dari Kemendagri Nunung yang menjadi narasumber menegaskan tentang kejelasan terkait dengan aset daerah serta pengeloaan barang. Agar semuanya berjalan dengan baik, sesuai perundang-undangan.

Karena menurut Nunung, masalah aset dan pengelolaan barang bukan hanya menjadi tanggung jawab Bupati, Sekda, dan BPKAD. "Tetapi juga merupakan tanggung jawab para kepala-kepala OPD selaku pengguna barang," ujarnya.

Lanjutnya lagi, maka dari itu dirinya memohon kepada para kepala OPD untuk ikut ambil bagian."Yakni bersama-sama mengelola barang serta menjaga, sama seperti yang dilakukan terhadap pengeloaan keuangan," pintanya.

Sementara itu, Sekda Landak Vinsensius menuturkan, berdasarkan pemeriksaan BPK RI perwakilan Kalbar, terhadap laporan keuangan pemerintah daerah, tahun 2017 atas sistem pengendalian intern, bahwa masih ditemukan beberapa catatan terhadap penatausahaan aset daerah.

Seperti pengerjaan rehab dan renovasi aset tetap gedung dan bangunan pada empat OPD yang memenuhi syarat kapitalisasi senilai Rp 5,03 miliar belum ditambah aset induk, yaitu pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, BPBD, RSUD, dan Kecamatan Ngabang.

"Aset tetap yang berasal dari dana BOS tahun anggaran 2017 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berupa peralatan dan mesin senilai Rp 221,95 juta, dan aset tetap lainnya senilai Rp 4,3 miliar belum di catat secara rinci," terang Vinsen.

Kemudian, pengelolaan aset rusak berat atas peralatan dan mesin sebesar Rp 11,78 miliar terdapat pada 26 SKPD belum diusulkan untuk dihapus dari buku inventaris SKPD.

Sehingga untuk mewujudkan tertib administrasi dan tertib pengelolaan keuangan dan barang milik daerah, diperlukan keseriusan dan ketelitian dari para pengurus barang milik daerah.

"Karena untuk menyusun neraca daerah hanya dapat dilakukan, apabila di setiap SKPD melaksanakan penatausahaan barang milik daerah secara baik dan benar. Sesuai dengan kodefikasi yang benar," harap Vinsen.

Penulis: Alfons Pardosi
Editor: madrosid
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved