Badko HMI Kalbar Dukung Program Satu Data Pemerintah Provinsi
Inisiatif open data dapat menciptakan suatu ruang lingkup baru bagi masyarakat dalam mengawal akuntabilitas dan efektivitas kinerja pemerintah.
Penulis: Maudy Asri Gita Utami | Editor: Jamadin
lihat foto
Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Maudy Asi Gita Utami
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK- Sistem satu data yang diteliti dan dikembangkan oleh Word Wide Web Foundation menjadi tolak ukur pemerintah dalam mencanangkan era digitalisasi yang terbuka bagi masyarakat.
Badko HMI Kalbar, mendukung program pemerintah dalam mengaplikasikan “sistem Satu Data” demi menyediakan informasi yang relevan, agar kedepannya Kalimantan Barat siap dalam menyongsong kemajuan teknologi yang semakin laju.
Baca: Watford Vs Manchester City: Hasil dan Video Cuplikan Gol Sepanjang Laga, Premier League Liga Inggris
”Semenjak teknologi informasi mempengaruhi era peradaban baru, akan banyak perubahan dikalangan kehidupan masyarakat, seperti kebutuhan internet akan suatu informasi,” ujar Ketua Umum Badko HMI Kalbar, Fiqri Haqil Nur, Selasa (4/12/2018).
Ia juga mengatakan, kesadaran akan pentingnya sistem satu data yang akan digagas pemerintah harus tetap didukung. Hal ini dikarenakan, akan berdampak besar terhadap kemajuan di suatu daerah, khususnya Kalimantan Barat.
Sinergi antara pemerintah sebagai penyedia data, dan masyarakat sebagai penggunanya akan terbangun ketika data pemerintah dapat diakses dengan mudah dan dapat digunakan kembali dengan tujuan inovasi dan kolaborasi.
Dari hasil penelitian yang sudah dikembangkan oleh Word Wide Web Foundation, terdapat 13 poin yang dapat diresume sebagai bahan acuan.
Di antarnya, terdapat celah yang harus diatasi sebelum implementasi open data, seperti buruknya kualitas data dan lemahnya peraturan hukum tiap negara.
Baca: Lion Air Batalkan Rencana Pemesanan Unit Pesawat dari Boeing Co, Ini Alasannya
Inisiatif open data dapat menciptakan suatu ruang lingkup baru bagi masyarakat dalam mengawal akuntabilitas dan efektivitas kinerja pemerintah.
Pada poin berikutnya, open data tidak hanya terdiri atas pembuatan kebijakan dan pembangunan portal, namun juga terdiri atas praktik data-sharing dan ketersediaan data di tempat-tempat yang sudah dapat diakses oleh masyarkat.
