Alot Hingga Malam Hari, Raperda APBD 2019 Akhirnya Disahkan
Ketujuh fraksi tersebut adalah Fraksi PDIP, Fraksi Golkar, Fraksi Demokrat, Fraksi Gerindra, Fraksi Hanura, Fraksi Nasdem dan Fraksi Amanat Pembanguna
Penulis: Hendri Chornelius | Editor: Madrosid
lihat foto
Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Hendri Chornelius
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, SANGGAU - DPRD Sanggau menggelar rapat paripurna ke-17 masa persidangan ke-3 tahun sidang 2018 dalam rangka pembahasan Rancangan Peraturan Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun anggaran 2019 di aula kantor DPRD Sanggau, Jumat (30/11) malam.
Rapat paripurna pembahasan Raperda APBD tahun anggaran 2019 itu dengan agenda Pendapat Akhir (PA) Fraksi-Fraksi atas jawaban Bupati Sanggau.
Rapat dipimpin Ketua DPRD Sanggau Jumadi didampingi Wakil Ketua, Usman, dihadiri Bupati Sanggau Paolus Hadi, Sekretaris Daerah Sanggau AL Leysandri, Dandim 1204/Sgu, Letkol Inf Heri Purwanto, Sekretaris DPRD Sanggau H Burhanuddin, Sejumlah Anggota DPRD dan pimpinan OPD di lingkungan Pemkab Sanggau dan undangan lainya.
Baca: Pernah Selingkuh dengan Amitabh Bachchan, Suami Artis Cantik Bollywood Ini Bunuh Diri
Setelah melalui proses persidangan yang cukup panjang akhirnya tujuh fraksi di DPRD Sanggau menerima Rancangan Peraturan Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun anggaran 2019 menjadi Perda.
Ketujuh fraksi tersebut adalah Fraksi PDIP, Fraksi Golkar, Fraksi Demokrat, Fraksi Gerindra, Fraksi Hanura, Fraksi Nasdem dan Fraksi Amanat Pembangunan.
Saat menyampaikan Pendapat Akhirnya, Fraksi-Fraksi di DPRD akhirnya menyetujui Raperda APBD tahun anggaran 2019 menjadi Perda. Namun, ada beberapa Fraksi yang memberikan catatan namun tetap menyetujui.
Bupati Sanggau Paolus Hadi menyampaikan jika bicara struktur anggaran, ada dua hal yaitu belanja langsung dan tidak langsung.
“Belanja tidak langsung juga karena ada sebagian untuk hibah, baik itu dana desa, kebudayaan, untuk ibadah, pembangunan kepemudaan, perempuan dan anak, dan lain-lain sehingga belanja tidak langsung kita lebih besar dari belanja langsung, ” katanya.
Dikatakanya, dialam belanja tidak langsung juga, ada gaji-gaji pegawai termasuk kesejahteraan lainya. “Jadi, jangan salah kaprah, seolah-olah belanja tidak langsung itu miliknya pegawai, tidak.
Itu juga bagian yang dikelola untuk kepentingan masyarakat kita. Belanja langsung juga masih ada untuk belanja pegawainya dan dalam belanja langsung ada belanja modal, belanja barang dan jasa, ” tegasnya.
PH sapaan akrabnya mengakui, komposisi anggaran yang disusun Pemkab selalu diusahakan agar keberpihakan kepada masyarakat lebih dominan, apalagi Pemkab ingin mencapai Seven Brand Image.
“Tentu untuk mendetailnya saya persilakan karena inikan terbuka dan tidak ada lagi yang ditutup-tutupi, ” jelasnya.
Disinggung terkait alotnya pembahasan APBD tahun anggaran 2019 hingga malam hari, PH menjelaskan, hal itu dikarenakan prosesnya saja.
“Kemarin terlambat pembahasan per Fraksinyakan dan pertanyaan-pertanyaankan lumayan banyak. Jadi dilanjutkan hari ini, perlu juga singkronisasi melihat kesesuaian dengan KUA PPASnya dan seterusnya. Puji Tuhan malam ini bisa selesai, ” pungkasnya.
