Erwin : Tak Semua ODGJ Bisa Berikan Hak Pilihnya

Ia menyebutkan aspek yang diperhatikan itu adalah ketika ODGJ dinyatakan masuk dalam daftar pemilih maka harus ada rekomendasi dokter di rumah sakit

Erwin : Tak Semua ODGJ Bisa Berikan Hak Pilihnya
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/ YOUTUBE
Divisi Teknis KPU Provinsi Kalbar, Erwin Irawan 

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Hamdan

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Komisioner KPU Kalbar Erwin mengatakan proses pemilihan umum yang melibatkan ODGJ di rumah sakit jiwa sebelumnya sudah pernah dilakukan tahun 2014, yakni di Rumah Sakit Jiwa Kalimantan Barat Singkawang. Jumat (30/11/2018)

Ia menegaskan tidak semua penghuni di rumah sakit bisa menggunakan hak pilihnya. Sebab penggunaan hak pilih bisa diberikan dengan melihat beberapa aspek.

Baca: Pencermatan Perbaikan DPTHP2, KPU Pontianak Tunggu Data Pengklasifikasian ODGJ oleh RSJ

Baca: Rakorda Partai Nasdem Sintang, Bupati Jarot Puji Gerakan Restorasi Tanpa Mahar 

"Misalnya ada 600 orang di RSJ belum tentu semuanya bisa memilih. Bisa saja hanya 400 dan yang bisa memutuskan ini tentu dokter psikiater yang menjaga mereka disana. Ini dari pengalaman sebelumnya," ujarnya. 

Ia menyebutkan aspek yang diperhatikan itu adalah ketika ODGJ dinyatakan masuk dalam daftar pemilih maka harus ada rekomendasi dokter di rumah sakit tersebut. 

Kendati demikian jumlah yang direkomendasikan itupun juga belum bisa dipastikan bisa menggunakan hak pilih ketika di hari pemilihan nanti.

Bahkan jika sudah direkomendasikan bisa memilih 400 dari 600 penghuni RSJ dan belum tentu 400 itu bisa memilih pada hari pemilihan nanti, karena kondisi kejiwaan tidak tahu tolak ukurnya. Bisa saja pas hari h itu kondisi mereka tidak fit dan tidak direkomendasikan datang ke TPS. 

"Jadi ketika disabilitas mental ini terlibat dalam pemilihan, maka yang tahu kondisi itu adalah petugas di rumah sakit tersebut sehingga bisa saja tidak direkomendasikan datang ke TPS," ujarnya. 

Oleh karena itu ia mengingatkan bahwa rekomendasi dari pihak rumah sakit lah yang menjadi landasan bagi ODGJ untuk masuk di dalam daftar pemilih dan menggunakan hak pilihnya.

Sementara itu dalam DPTHP-2 yang ditetapkan belum lama ini KPU sudah memasukan penyandang disabilitas dalam daftar pemilih.

Namun ada beberapa kategori yang masuk dalam disabilitas itu. 

"Seperti tuna rungu, tuna daksa, tuna grahita serta sebutan lainnya. Kemudian KPU mengartikan ODGJ juga masuk dalam disabilitas mental atau disebut tuna grahita," pungkasnya.
 

Penulis: Hamdan Darsani
Editor: Dhita Mutiasari
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved