Terkait Pemilih Non DPT Capai Ratusan Ribu, Kubu Prabowo Khawatir Ada Penyelewengan

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Ridho Panji Pradana

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Ketua TKD Prabowo-Sandi di Kalbar, Suriansyah khawatir akan adanya penyelewengan terkait dengan jumlah pemilih non DPT yang mencapai 493 ribu di Kalbar dan 31 juta se-Indonesia.

"Jadi pemilih non DPT memang rawan terjadi penyelewengan, untuk itu memang kami tentu harus mencermati secara teliti kenapa pihak Kemendagri baru merilis data tersebut, karena data tersebut tentu harus kami teliti terkait dengan berbagai isu yang menyertainya," katanya, Rabu (24/10/2018) ditemui diruang kerjanya, Kantor DPRD Kalbar.

Baca: Pemilih Non DPT Ratusan Ribu, Kubu Jokowi Usulkan KPU dan Kemendagri Islah

Baca: KPU Kayong Utara Ragukan 8.166 DP4 Masuk Dalam DPT

"Berbagai isu yang menyertainya antara lain adanya pemilih siluman, adanya TKA yang ikut memilih, ada orang yang meninggal ikut memilih, adanya orang yang cukup umur ikut memilih, semuanya tentu harus dicermati, kami tidak hendak untuk menuduh pemerintah, tapi wajar sebagai peserta pemilu kami berhati-hati karena kalau 31 juta itu disalah gunakan satu diantara pihak maka tanpa pemilupun akan memenangkan kontestasi ini tanpa harus menggelar pemilu karena 31 juta tentu angka yang signifikan untuk dicermati dan kasarnya dicurigai," timpal Suriansyah.

Termasuklah, menurut Ketua DPD Gerindra Kalbar ini, KPU mesti memastikan dan dapat mengcover surat suara di Pemilu 2019 terkait dengan pemilih non DPT ini.

"Justru itu, jika penambahan surat suara hanya 2 persen sementara 493 ribu sudah hampir 20 persen dari DPT Kalbar yang sekitar 3,5 juta, sudah sekitar 15-20 persen, tentunya tidak mencukupi carangan surat suara untuk itu, maka harus diatasi ini, jangan sampai justru ini membuat ada permasalahan tersendiri walaupun kita ketahui partisipasi pemilih berdasarkan prediksi KPU 75 persen," katanya

"Kalau melihat partisipasi 75 persen dengan adanya pertambahan pemilih non DPT, itu masih tercover tapi tentu harus berhati-hati jangan sampai karena mungkin sebarannya tidak merata seperti dibayangkan untuk seluruh TPS," tambahnya.

Wakil Ketua DPRD Kalbar ini pun menerangkan, tentu pihaknya harus membuat formula baru dan software terkait dengan pemilih non DPT ini guna menganilisi data yang sebenarnya.

"Kami belum juga bisa mengantisipasi seperti apa harus dilakukan, tentu harus dipelajari lebih lanjut apa yang bisa dilakukan kalau kejadian seperti ini, kalau kejadian seperti ini baru tentu kita menggunakan aplikasi teknologi IT untuk melacak berbagai permasalahn di DPT tersebut, dengan tambahan baru maka harus penyesuaian lagi terhadap aplikasi atau software yang kami gunakan," tuturnya.

Selain itu, Suriansyah juga memastikan pihaknya akan ikut serta menghadiri rakor maupun singkronisasi yang bakal digelar KPU.

Termasuk, kata dia, dengan menanyakan hal yang janggal karena menurutnya pula satu diantara faktor baik tidaknya kualitas pemilu ialah DPT.

"Kami akan ikut, tapi dalam kegiatan itu tentu belum bisa berbuat banyak karena kita baru mrmpertanyakan-mempertanyakan saja setelah dapat data baru kita cermati menggunakan software yang ada dan baru bereaksi, tapi inti dari segala sesuatu tentu kita harapkan DPT adalah satu diantara yang membuat kualitas pemilu terjamin atau tidak, apabila DPT bermasalah berarti kualitas pemilih tidak terjamin dan resikonya tentu pimpinan yang dipilih melalui proses pemilihan legitimasinya dipertanyakan," katanya.