Kombes Pol Andi Musa : Masih Ada Pontensi Pungli di Dinas dan Instansi di Kalimantan Barat

Termasuk didalam instansi kepolisian sendiri, yang dalam hal ini seperti pada bidang pelayanan pembuatan SIM.

Kombes Pol Andi Musa : Masih Ada Pontensi Pungli di Dinas dan Instansi di Kalimantan Barat
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/ M WAWAN GUNAWAN
Pelaksanaan Asistensi Saber Pungli oleh Irwasda Polda Kalbar Kombes Pol Drs Andi Musa SH MH, di Aula Kantor Bupati Sambas, Kamis (20/09/2018). 

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, M Wawan Gunawan 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, SAMBAS,- Dalam rangka mendukung dan menjalankan program pemerintah untuk memberantas praktek pungutan liar yang selama ini marak terjadi.

Tim Saber Pungli Provinsi Kalbar menggelar kegiatan Asistensi Sapu Bersih Pungutan Liar Tahun 2018, Kamis (20/09/2018).

Baca: Wakapolres : Polres Sambas Sudah Bekerja Maksimal Berantas Praktek Pungli

Baca: Polda Kalbar Gelar Asistensi Sapu Bersih Pungli di Sambas

Saat menyampaikan paparannya terkait pencegahan praktek pungli, Kombes Pol Drs. Andi Musa, M.H mengatakan bahwa praktek pungutan liar masih berpotensi terjadi di Dinas-dinas dan instansi pelayanan masyarakat.

Termasuk didalam instansi kepolisian sendiri, yang dalam hal ini seperti pada bidang pelayanan pembuatan SIM.

Menurutnya, praktek pungli di wilayah Kalbar sendiri masih ada, dan itu masih terjadi di Dinas dan Instansi pelayanan masyarakat. Seperti, Imigrasi, pelayanan pajak, maupun Samsat yang tentunya hal ini merupakan suatu pelanggaran.

Bahkan, ia mengatakan pungki itu masih terjadi hingga ke tingkat desa, Seperti yang terjadi OTT di Mempawah. Oleh karenanya, ia mengingatkan bahwa uang hasil pungli bukan rezeki, dan itu tidak diperbolehkan.

"Uang hasil pungli, korupsi dan gratifikasi bukanlah rezeki,” ujarnya.

Oleh karenanya, ia meminta kepada semuanya untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Dan tidak lagi tergiur untuk melakukan pungutan, apa lagi yang memberatkan masyarakat.

Ia juga meminta terus bekerjasama dan berkomitmen untuk memberantas pungli di Daerah, hingga ke tingkat Desa.

“Mari kita semua bekerjasama dan berkomitmen untuk memberantas terjadinya praktek pungli di daerah kita, karena uang hasil pungli, korupsi dan gratifikasi bukanlah rejeki,” tutupnya. 

Penulis: M Wawan Gunawan
Editor: Dhita Mutiasari
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved