Kerawanan Pilpres 2019 Lebih Besar, TNI-Polri Mulai Lakukan Langkah Antisipasi Ini

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Polri bersama TNI melakukan pemetaan daerah gangguan kerawanan saat Pemilu 2019 mendatang.

"Sudah kita lakukan mapping dan profiling. Kerawanan kira-kira apa saja yang nanti akan terjadi, dan pada tahapan apa saja yang harus kita all out," ujar Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen (Pol) Dedi Prasetyo di Gedung Humas Mabes Polri, Jakarta Selatan, Kamis (20/9/2018).

Baca: Mantapkan Basis Dukungan di Jatim, Ini 32 Kepala Daerah Yang Jadi Tim Sukses Jokowi-Maruf Amin

Baca: Biadab! Seorang Ayah Cabuli Anak Sendiri Berulang Kali

Dedi mengatakan, tingkat kerawanan Pemilu Serentak 2019 nantinya jauh lebih besar dibandingkan saat Pilkada 2018 silam.

Polri, kata Dedi, akan menerjunkan sekitar 181 ribu personel untuk mengamankan jalannya kampanye masing-masing pasangan calon.

"Saat kampanye, dari total 272.880 personel, 2/3 kekuatan kita arahkan untuk ke sana atau sekitar 181 ribu kurang lebih. Kampanye ini panjangnya selama 8 bulan mulai 23 September sampai 10 April 2019 atau lima hari sebelum pencoblosan," papar Dedi.

Selain itu, kata Dedi, Polri juga akan meningkatkan giat patroli siber selama masa kampanye.

Hal itu dilakukan untuk mencegah adanya black campaign atau kampanye negatif dari pihak yang tidak bertanggung jawab.

"Kita juga akan perketat patroli siber, jadi kita patroli siber di media sosial kemudian kita lakukan monitoring. Jika ditemukan ada yang meresahkan dan gaduh, kita langsung koordinasi dengan stakeholder terkait seperti Kominfo yang akan melakukan take down," tutur Dedi.

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Ini yang Dilakukan TNI-Polri untuk Antisipasi Gangguan Kerawanan saat Pemilu 2019.