Pemerintah Buka Formasi CPNS, Rulida Yuniasih Sarankan Hal Ini Untuk Kalbar

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Ridho Panji Pradana

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - "Formasi yang paling mendesak di Kalbar menurut saya adalah guru, tenaga kesehatan, dan aparatur pemerintahan desa yang sesuai dengan pendidikan," kata Pengamat Pemerintahan Untan, Rulida Yuniarsih, S. IP, M. Si, Jumat (7/9/2018).

Dia menyarankan pemprov dan pemerintah kabupaten dalam menentukan formasi CPNS adalah harus menyesuaikan dengan kualifikasi pendidikan, jangan sampai terjadi formasi untuk keuangan tapi kualifikasi pendidikannya pertanian.

Baca: Hilirisasi Hasil Pertanian dan Perkebunan Bisa Memicu Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi

Kendala yang harus dihadapi jika pendaftaran dilakukan melalui sistem maka sistemnya harus dimaksimalkan sehingga tidak terjadi sistem eror, hacker, dan sebagainya.

"Kalau memang melalui sistem biasanya, kendala di tempat, yang memiliki sistem informasi yang bagus, Baik itu sarana komputer dan jaringannya," tambahnya.

Agar penerimaan yang dilakukan transparan, maka setiap pelamar harus melengkapi persyaratan yang telah di tetapkan, mengikuti tes, nilai tes juga harus jelas dan pengumumannya juga dilakukan secara terbuka atau di publish dimedia. 

"Penerimaan yang transparan, baiknya ada tim penerimaan yang disumpah bahwa tidak akan melakukan KKN karena penerimaan CPBS rentan dengan sogok menyogok," tambahnya.

Harus diawasi semua pihak, agar penerimaan CPNS bebas dari KKN, harus ada pelaporan mengenai penerimaan CPNS yang tidak transparan.

Kembali kepada kebutuhan, Guru adalah pondasi pendidikan, guru yanv mengajar harus sesuai dengan kualifikasi pendidikannya, karena di daerah-daerah terutama di pelosok, jarang kita jumpai yang memang berlatar belakang guru. Apalagi didukung dengan infrastruktur yang kurang memadai.

Baca: Terkait Pembukaan Pendaftaran CPNS, Herkulanus Formasi CPNS Masih di Menpan

Aparatur di pemerintahan desa juga, apalagi sekarang kepala desa adalah jabatan yang cukup menjanjikan, yang dulunya hanya dipilih berdasarkan umur yang sudah sepuh, sekarabg jabatan kepala desa diperebutkan, nah yang mirisnya, baik itu kepala desa dan jajarannya, kualifikasi pendidikannya tidak sesuai dengan bidang pemerintahan, sehingga kegiatan pemerintahan di desa berjalan apa adanya.

"Banyak contoh kasus di desa dari ketidakmampuan membuat peraturan desa, dalam hal membuat, menyusun, pelaporan rencana anggaran desa pun masih tidak efektif, Menurut saya di kualifikasi pendidikan," imbuhnya

Pemerintah kabupaten dan propinsi harus lebih peka dengan kebutuhan daerah masing-masing, jangan sampai butuhnya bidang sistem informasi manajemen pemerintahan, tapi yang dibuka formasi keuangan yang sudah banyak misalnya.

"Saya juga sepakat dengan sistem yang terpusat hanya di satu web, hal ini perlu diinformasikan dengan jelas kepada pelamar, sehingga tidak terjadi hal yang tidak diinginkan, seperti calo ataupun suap menyuap," tutupnya.