Pelantikan Gubernur

Resmi Dilantik, Ini Pernyataan Midji untuk Bawa Kalbar Lebih Maju

Kalbar resmi dipimpin oleh Sutarmidji dan Ria Norsan setelah dilantik oleh Presiden Republik Indonesia, Ir Joko Widodo di Istana Negara.

Resmi Dilantik, Ini Pernyataan Midji untuk Bawa Kalbar Lebih Maju
IST
Sutarmidji (kanan) 

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Syahroni

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Kalbar resmi dipimpin oleh Sutarmidji dan Ria Norsan setelah dilantik oleh Presiden Republik Indonesia, Ir Joko Widodo di Istana Negara.

Resmi menjabat sebagai orang nomor satu di Kalbar, Midji tegaskan ada tugas berat yang harus mereka selesaikan.

Ia bersyukur pelantikan Gubernur Kalbar dipercepat, karena sudah banyak hal yang harus dikerjakan.

"Kalbar itu posisinya saat ini tidak begitu baik dari 34 provinsi yang ada IPM kita diurutan ke 29. Ini tugas berat kita, tapi kita tetap optimis akan membawa Kalbar baru ini lebih sejahtera dan masyarakatnya dapat menikmati semua," ucap Sutarmidji sesaat setelah dilantik, Rabu (5/9/2018).

Baca: Tari Gemu Famire Pecahkan Rekor Muri di Halaman Makorem 121/Abw Sintang

Baca: Rusman Ali Optimistis Sutarmidji-Norsan Bawa Kalbar Lebih Maju

Usai dilantik ia tegaskan akan segera bekerja sama dan merealisasikan janji-janji politik yang ada dalam visi misi membangun Kabar.

Untuk tahun ajaran baru 2019 mendatang, Midji tegaskan akan menggratiskan semua pendidikan untuk sekolah negeri dari SD hingga SMA/SMK.

"Kemudian kita fokus infrastruktur dan kesehatan. Insyaallah kalau itu kita lakukan maka IPM kita akan terdongkrak keatas," ucapnya.

Dijelaskannya angka kemiskinan Kalbar merupakan yang tertinggi di Kalimantan dan IPM juga masih berada di peringkat 29.

Dengan percepatan pelantikan ini maka ia langsung bersiap untuk menyusun APBD 2019 supaya visi misi gubernur Kalbar bisa menjawab permasalahan yang ada di Kalbar saat ini.

Ia ingin percepat pemekaran Kapuas Raya, karena luas Kalimantan Barat memang sangat luas hal itu untuk percepatan-percepatan pembanngan dan pelayanan publik pada masyarakat.

Baca: Ucapkan Selamat, Ini Harapan Karang Taruna Sambas Pada Midji-Norsan

Baca: Resmi Dilantik Sebagai Gubernur, Midji Pastikan Tahun Ajaran Baru Gratiskan Biaya Pendidikan

"Program utama kita satu diantaranya adalah pemekaran Kapuas Raya, meskipun saat ini ada moratorium pemekaran tapi kita tetap perjuangkan pemekaran," ujarnya.

Disinggungnya juga masalah penanganan Karhutla sendiri, sebenarnya kebakaran lahan di Kalbar apabila memang menjalankan apa itu instruksi presiden dengan membuat skat kanal dan sumur pompa maka bisa mencegah kebakaran lahan, karena gambut itu harus diguyur air begitu banyak.

"Kalau tidak banyak airnya maka apabila terjadi kebakaran asapnya sangat banyak dan akan meluas kebakaran itu. Kalau ada skat kanal maka kebakaran tidak akan dalam dan meluas," terangnya.

Gambut di Kalbar disebut Midji mencapai sembilan meter, maka penanganan harus simultan dan berkelanjutan jangan hanya saat terjadi kebakaran baru ditangani.

Kemudoan topografi harus jelas, sehingga ada kebakaran penanganan cepat dan efektif.

Selain itu, menyikapi banyaknya kepala daerah terjerat korupsi, ia menyampaikan pengalaman menjadi wali kota dan wakil wli kota di Pontianak maka hal utama yang harus dilakukan adalah transparansi anggaran.

"Masyarakat harus mengawasi dan e-budgeting, e-planing harus berjalan baik dan anggaran harus terarah tidak boleh anggaran dilokasikan untuk pembangunan yang diadak-adakan dan saya tidak mau itu," ujarnya.

"Kalau ada hambatan dalam pembahasan anggaran maka saya akan minta dampingi KPK pembahasan APBD. Saya ingin membawa Kalbar keluar dari IPM yang rendah saat ini," pungkas Sutarmidji.

Janji Kampanye

Sesuai rilis yang diterima dari Humas Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalbar, program ini sebagai wujud realisasi saat dirinya berkampanye pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) beberapa waktu lalu.

"Tahun depan kita akan mulai menggratiskan biaya pendidikan sampai tingkat SMA/SMK negeri. Kita optimis akan membawa Kalbar baru lebih sejahtera dan masyarakatnya bisa menikmati semuanya," ungkap Gubernur Kalbar Sutarmidji usai dilantik oleh Presiden Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Rabu (5/9/2018).

Selain pendidikan gratis, Sutarmidji juga akan memfokuskan kerjanya pada pembangunan infrastruktur, kesehatan dan pendidikan. Menurutnya, jika program direalisasikan maka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) akan terdongkrak naik.

“Kalau itu kita lakukan, IPM kita akan terdongkrak naik. Kita bersyukur pelantikan ini dipercepat karena sudah banyak hal yang harus kita kerjakan seperti pencegahan kebakaran lahan, angka kemiskinan yang begitu tinggi, IPM masih di urutan 29,” terangnya.

Dirinya juga harus mempersiapkan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2019 supaya visi-misi Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih bisa menjawab masalah yang ada di Kalbar.

Kalbar wilayah yang sangat luas, satu setengah kali Pulau Jawa.

Sehingga program utama pemerintahannya adalah pemekaran Kapuas Raya sekalipun ada moratorium pemekaran.

"Selain pendidikan, IPM di naikkan. Pemekaran Kapuas Raya juga kita prioritaskan sekalipun ada moratorium pemekaran. Saya optimis," imbuhnya.

Baca: Dilantik jadi Gubernur dan Wakil Gubernur, Martoyo Optimistis Midji-Norsan Realisasikan Janji

Baca: Sutarmidji Dilantik Sebagai Gubernur Kalbar, Ini kata Lismaryani

Saat ditanyakan oleh awak media terkait kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di kalbar, Gubernur Kalbar periode 2013-2023 juga mempunyai program agar menekan karhutla yang sering terjadi setiap tahun.

"Untuk kebakaran lahan, kalau kita menjalankan Instruksi Presiden dengan membangun sekat kanal dan sumur pompa, maka itu bisa mencegah kebakaran lahan. Gambut itu harus diguyur air begitu banyak. Kalau tidak diguyur banyak air maka ketika terjadi kebakaran maka asapnya semakin banyak," tegasnya.

Ia menambahkan kalau sekat kanal, maka tidak akan kebakaran sampai ke dalam.

Sebab, kedalaman gambut di wilayah Kalbar mencapai 9 meter sehingga penanganannya harus betul-betul berkelanjutan.

"Jadi, jauh sebelum terjadi karhutla, kita sudah lakukan pencegahan," jelasnya.

Selama ini, tidak ada topografi berdampak tidak efisiennya penanganan kebakaran.

Semasa ia menjabat Wali Kota Pontianak, dirinya sudah mengeluarkan Peraturan Walikota (Perwa) terkait Karhutla.

Jika ada orang atau kelompok dengan sengaja membakar lahan, maka lahan itu tidak boleh digunakan selama lima tahun.

"Sedangkan kalau terbakar secara tidak sengaja, maka lahan itu tidak boleh digunakan selama tiga tahun lantaran pemilik lalai dalam menjaga lahannya. Itu salah satu produk aturan yang saya buat di kota Pontianak," ujarnya.

Midji juga menegaskan transparansi anggaran itu penting.

Masyarakat harus tahu anggaran itu digunakan untuk apa saja dan masyarakat bisa ikut mengawasi juga anggaran tersebut baik itu e-Planning, e-Budgeting dan sebagainya harus digunakan. 

"Tidak ada lagi anggaran yang digunakan tidak terarah bahkan cenderung  membuat-buat proyek yang sebetulnya tidak bermanfaat bagi percepatan kesejahteraan masyarakat. Saya tidak lakukan itu. Kalau ada hambatan dalam pembahasan APBD,  saya akan minta pendampingan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam pembahasan APBD itu," tegasnya.

Sementara itu, PLH Kepala Biro Humas dan Protokol Pemprov Kalbar Emi Puterina mengatakan bahwa acara berlangsung lancar dan khidmat. 

"Seperti biasa acara diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya di lanjutkan dengan pembacaan Keputusan Presiden," katanya.

Kemudian prosesi pelantikan dilanjutkan dengan pengambilan sumpah jabatan oleh rohaniwan dan dipandu langsung oleh Presiden.

Prosesi dilanjutkan penandatanganan berita acara pelantikan serta penyematan tanda pangkat dan jabatan.

"Usai penyematan, Presiden Jokowi dan para tamu undangan memberikan selamat kepada para gubernur dan wakil gubernur terpilih,” imbuhnya.

Yang menarik, kata emi, saat keluar dari areal pelantikan, Bapak Sutarmidji sudah di tunggu oleh pers nasional untuk  di wawancarai oleh awak media. 

“Beliau menjelaskan terkait yang menjadi visi misinya juga,” tandasnya.

Sebelumnya, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo melantik H Sutarmidji, SH,  M.Hum dan Drs H Ria Norsan, MM, MH sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Kalbar Periode 2018 - 2023 di Istana Negara.

Pada pelantikan periode ini, selain Gubernur dan Wakil Gubernur Kalbar juga dilantik 8 pasang Gubernur dan Wakil Gubernur hasil pilkada serentak beberapa waktu lalu. 

Pelantikan ini berdasarkan petikan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 152/p, hingga 154/p dan Keppres 156/p pertanggal 29 Agustus 2018.

Kemudian Keppres dengan nomor 159/p sampai dengan Keppres nomor 162/p tentang Pengesahan Pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur masa jabatan 2018-2023.

Berikut 9 pasang Gubernur dan Wakil Gubernur yang  dilantik Presiden Joko Widodo:

  1. Gubernur Kalbar Sutarmidji dan Wakil Gubernur Kalbar Ria Norsan
  2. Gubernur Sulawesi Selatan  Nurdin Abdullah dan wakilnya Sudirman Sulaiman
  3. Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi dan wakilnya Musa Rajekshah
  4. Gubernur Sulawesi Tenggara Ali Mazi dan wakilnya Lukman Abunawas
  5. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan wakilnya Taj Yasin Maimoen
  6. Gubernur Bali I Wayan Koster dan wakilnya Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati
  7. Gubernur Nusa Tenggara Timur Viktor Bungtilu Laiskodat dan wakilnya Josef Nae Soi
  8. Gubernur Papua Lukas Enembe dan wakilnya Klemen Tinal 
  9. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan wakilnya Uu Ruzhanul Ulum. (*)
Penulis: Syahroni
Editor: madrosid
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved