Kadis Lingkungan Hidup Kalbar Sebut Karhutla di 2017 Menurun

Ia lantas memetakan sejumlah wilayah di Kalimantan Barat yang kerap dilanda Karhutla selama beberapa tahun terakhir.

Penulis: Faiz Iqbal Maulid | Editor: Dhita Mutiasari
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/ ADELBERTUS CAHYONO
Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup Kalimantan Barat, Adi Yani. 

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Adelbertus Cahyono

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, KAYONG UTARA - Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup Kalimantan Barat, Adi Yani menyebut tingkat Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di Kalimantan Barat pada 2017 terbilang kecil dibanding yang terjadi pada 2015 dan 1997.

"Sudah sangat menurun, karena selain kita membentuk Desa Peduli Gambut, ternyata di badan penanggulangan bencana juga membentuk masyarakat peduli api," katanya saat menghadiri Koordinasi dan Fasilitasi Restorasi Gambut di Hotel Mahkota Kayong, Sukadana, Selasa (14/8/2018).

Baca: Jajaran Polres Kayong Utara Geledah Tersangka Narkotika di Pelabuhan TPI

Baca: Upaya Pemadaman Kebakaran Lahan di Belakang Rutan Lubuk Lagak Sambas

Ia lantas memetakan sejumlah wilayah di Kalimantan Barat yang kerap dilanda Karhutla selama beberapa tahun terakhir.

Beberapa wilayah tersebut antara lain, Kabupaten Kubu Raya, Kayong Utara, Ketapang, dan Mempawah. Sebagian besar lahan gambut di Kalimantan Barat terdapat di empat wilayah ini.

"Kebakaran yang harus kita antisipasi adalah daerah gambut. Selain itu yang paling kita antisipasi juga adalah daerah-daerah yang dekat dengan Bandara," ujarnya.

Lebih jauh, Ia mengungkapkan, kawasan konsesi, konservasi, dan hutan lindung juga turut menjadi perhatian Pemerintah Pusat dari Karhutla.

Ia menyebut, selain lahan gambut, kawasan-kawasan tersebut juga kerap dilanda Karhutla.

"Bagaimana mengantisipasinya? Menteri itu mempunyai program melalui dinas di provinsi, misalnya kehutanan, maka dibentuklah KPH (Kesatuan Pengelolaan Hutan)," imbuhnya.

Ia mengatakan, di Kayong Utara sendiri sudah terdapat dua hingga tiga KPH yang wilayah kerjanya tidak lagi mengenal batas administrasi antar kabupaten.

"Selain itu dibentuk juga UPT (Unit Pelaksana Teknis), banyak sekali sekitar 600an UPT, di Kalbar ini contohnya UPT tentang Balai Taman Nasional Gunung Palung, Balai KSDA, kemudian BTKH," paparnya.

Seluruh UPT digerakkan untuk mengantisipasi terjadinya Karhutla.
 

Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved