Komisi I DPRD Kalbar Desak Pembebasan Lahan Pelabuhan Kijing Harus Beres

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Rizky Prabowo Rahino

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK – Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Barat H Subhan Nur mendesak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mempawah untuk memastikan pembebasan lahan lokasi Pelabuhan Internasional Kijing berstatus clear and clean.   

Hal ini menyusul informasi yang diterima oleh pihaknya terkait masih ada masyarakat yang belum sepakat terkait pembebasan lahan.

“Kita minta tim pembebasan lahan segera bertindak. Jangan hanya ngomong besar, Pantai Kijing akan dibangun ini dan itu, tapi status lahan ternyata masih ada masalah,” ungkapnya, Minggu (12/8/2018).  

Baca: Dukung Penuh Produksi Benih Padi Lokal Petani di Sambas, Ini Harapa Distan TPH

Politisi Nasdem asal Sambas ini menegaskan jika masalah pembebasan lahan tidak kunjung selesai, maka tentu saja berimbas kepada terganggunya proses pembangunan pelabuhan.

“Surat Perintah Kerja (SPK) sudah turun, tapi kalau lahan belum bebas kan jadi masalah. Kita minta ekspos beberapa waktu lalu jangan hanya sekedar lips service saja,” terangnya.

Pihaknya meminta problem pembebasan lahan segera diselesaikan agar tidak bermasalah lagi. Tim pembebasan lahan, kata dia, harus bekerja lebih proaktif.

“Kalau tidak selesai-selesai akan kita panggil terkait permasalahan ini. Yang jadi masalah kan pembebasan lahan belum selesai berdasarkan pendataan. Kalau dana pembangunan kan tidak ada masalah, sudah tersedia,” jelasnya.

Ia tidak ingin tim pembebasan lahan yang mendata lambat bekerja. Masyarakat sebagai pemilik lahan harus mendapat kejelasan agar nantinya tidak timbul masalah di kemudian hari.   

“Sampai sekarang belum ada kejelasan. Jangan ngomong besar saja tapi lahan belum bebas. Itu nanti kan pasti bermasalah. Bagaimana mau mengerjakannya (pelabuhan_red),” tandasnya.

Sementara itu, Wakil Bupati Mempawah Gusti Ramlana menegaskan pengelolaan Pelabuhan Internasional Kijing berlangsung pada tahun 2018-2019.

Baca: Pegadaian Terima Gadai Tupperware, Member Harap Omzet Meningkat 100 Persen

“Investasi masuk ke kita sekitar Rp 4,7 Triliun. Kita mulai dengan penancapan tiang untuk dermaga pertama,” ungkapnya di Pontianak Convention Center (PCC) Pontianak beberapa waktu lalu.

Selain pelabuhan, Pemkab Mempawah juga sedang menggarap pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Hal ini sebagai upaya topang operasional pelabuhan Kijing.

“Kalau ada KEK, kita bisa ekspor sawit keluar. Pelabuhan Kijing itu akan dibagi menjadi tiga kawasan diantaranya 200 hektare untuk pengembangan pelabuhan, 1350 hektare untuk Smelter Antam dan 5.000 untuk KEK,” terangnya.

Ia mengatakan sawit menjadi komoditas unggulan di masa mendatang. Selain bisa dimanfaatkan sebagai sumber energi, pengelolaan industri sawit khususnya di sisi hilir akan memberikan tambahan nilai guna dan daya saing.

“Misalnya, triplek tidak ada lagi. Dari sawit bisa dimanfaatkan sebagai pengganti triplek model sekarang.” pungkasnya.