Advetorial

Margaret Indah: Perdirjampelkes BPJS Atur Terkait Tata Cara Bukan Pelayanan Tidak Dijamin

Jika ada beberapa RS swasta di Kalbar yang masih belum mau bekerjasama dengan BPJS Kesehatan, tidak demikian dengan RS Fatima.

Margaret Indah: Perdirjampelkes BPJS Atur Terkait Tata Cara Bukan Pelayanan Tidak Dijamin
ISTIMEWA
Rumah Sakit Fatima Ketapang 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, KETAPANG- Terbitnya 3 peraturan Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan (Perdirjampelkes) BPJS Kesehatan yaitu Perdirjampelkes Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penjaminan Pelayanan Katarak, Perdirjampelkes Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penjaminan Pelayanan Persalinan Dengan Bayi Lahir Sehat, dan Perdirjampelkes Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penjaminan Pelayanan Rehabilitasi Medik tidak mempengaruhi pelayanan di RS Fatima Ketapang.

Meski banyak yang berkomentar terkait penerapan Perdirjampelkes BPJS Kesehatan ini, Direktur RS Fatima berkomitmen rumah sakitnya nya tidak akan merubah standar pelayanan yang diberikan kepada pasiennya.

“ Pada prinsipnya pengelolaan program JKN-KIS harus ada pengendaliannya, inilah yang menjadi tugas BPJS Kesehatan sebagai penyelenggara, saya menilai perdirjampelkes ini memang hal yang harus dilakukan BPJS Kesehatan sebagai bentuk pengendalian agar program ini dapat berjalan efektif, menurut saya jika peraturan ini dikeluarkan lebih awal pasti tidak akan menjadi polemik di tengah masyarakat,” tutur Direktur RS Fatima Ketapang dr Margaret Indah, Senin (6/8/2018).

Baca: Gempa Guncang Lombok, Bupati Ria Norsan dan Rombongan Sore Ini di Jadwalkan Pulang ke Mempawah

RS Fatima Ketapang merupakan salah satu Rumah Sakit Swasta yang telah bekerjasama dengan BPJS Kesehatan Cabang Pontianak sejak tahun 2014 silam.

Jika ada beberapa RS swasta di Kalbar yang masih belum mau bekerjasama dengan BPJS Kesehatan, tidak demikian dengan RS Fatima.

Sejak melayani peserta JKN-KIS rumah sakit ini semakin berkembang, menurut manajemen, RS Fatima berencana akan menambah kamar rawat inapnya. Seiring dengan pertambahan peserta JKN-KIS tentunya kebutuhan masyarakat semakin meningkat pula hal ini membuat RS Fatima berencana menambah prasarananya.

Menurut dr Margaret Indah “Ketiga peraturan yang diterbitkan Direktur Pelayanan BPJS Kesehatan secara keseluruhan tidak berpengaruh terhadap pelayanan kami ke pasien, kami tetap komitmen memberikan pelayanan terbaik untuk peserta JKN-KIS. Sebenarnya dari ketiga peraturan tersebut yang lebih diatur adalah terkait tata caranya, bukan pelayanannya menjadi tidak dijamin, ini yang sering menjadi salah persepsi.

Saya sangat setuju jika pelayanan untuk Katarak memang harus dilakukan oleh Dokter Spesialis yang sudah tersertifikasi, begitu juga untuk Rehabilitasi Medik harus dilakukan melalui assessment dokter spesialis rehabilitasi medik. Dalam memberikan pertolongan kepada pasien tentu juga harus mengacu pada kualitas yang diberikan, peraturan ini diterbitkan mengatur agar pelayanan yang diberikan mengacu pada regulasi yang ada.”

Sejak bekerjasama dengan BPJS Kesehatan untuk melayani peserta JKN-KIS, banyak hal positif yang terjadi di RS Fatima, semual lini layanan diperbaiki terutama terkait prosedur, kelengkapan rekam medik, juga pengendalian Sumber Daya.

Hal ini diterapkan agar RS Fatima tetap dapat memberikan layanan terbaik dengan tetap mengacu pada ketentuan-ketentuan yang ada, jumlah peserta JKN KIS yang berkunjung ke RS Fatima juga semakin meningkat sampai dengan Juni 2018 kunjungan RITP dan RITL di RS Fatima sudah mencapai kurang lebih 2300 kunjungan.(adv)

Editor: Jamadin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved