Editorial

Berhemat Tutupi Defisit Anggaran

Ketiga, tindakan rehabilitasi medis dibatasi maksimal 2 kali per minggu (8 kali dalam 1 bulan).

Berhemat Tutupi Defisit Anggaran
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/ NUR IMAM SATRIA
Jajaran dari BPJS Kesehatan Pontianak hadir untuk bersilaturahmi pada Tribun Pontianak sekaligus untuk menjelaskan maksud dari Perdir yang dikeluarkan oleh BPJS Pusat, Jumat (03/08/2018). 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Aturan baru yang diterapkan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan mulai 25 Juli 2018 terkait penjaminan katarak, rehabilitasi medik dan persalinan dengan bayi sehat memantik protes Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) dan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) serta heboh masyarakat dan rumah sakit.

Ketiga aturan yang dipersoalkan itu adalah Peraturan Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan (Perdikjampelkes) No.2/2018 tentang Penjaminan Pelayanan Katarak Dalam Program Jaminan Kesehatan, Peraturan Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan No. 3/2018 tentang Penjaminan Pelayanan Persalinan Dengan Bayi Lahir Sehat, dan Peraturan Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan No. 5/ 2018 tentang Penjaminan Pelayanan Rehabilitasi Medik.

Seperti diberitakan Tribun, IDAI Perkumpulan Obstetri dan Ginekologi Indonesia (POGI) menolak pemberlakuan Peraturan Dirjampelkes Nomor 2, 3 dan 5 tahun 2018, karena dinilai mendiskriminasi bayi baru lahir. Peraturan baru tersebut hanya mementingkan biaya, tidak mementingkan mutu. Terlebih, dalam peraturan baru tersebut, ada paket atau layanan yang hilang.

Layanan yang dianggap merugikan masyarakat yaitu berisi tentang: Bayi baru lahir dengan kondisi sehat post-operasi caesar maupun per vaginam dengan atau tanpa penyulit dibayar dalam satu paket persalinan.

Kedua, penderita penyakit katarak dijamin BPJS Kesehatan apabila visus (tajam penglihatan) kurang dari 6/18 dan jumlah operasi katarak dibatasi dengan kuota. Ketiga, tindakan rehabilitasi medis dibatasi maksimal 2 kali per minggu (8 kali dalam 1 bulan).

BPJS Kesehatan berargumen,  Kepala Humas BPJS Kesehatan Nopi Hidayat dan Kepala BPJS Kesehatan Cabang Pontianak Ansharuddin berargumen pemberlakuan aturan baru itu tak menyebabkan penghentian terhadap ketiga layanan tersebut.

Misalnya untuk bayi baru lahir sehat, BPJS menjamin semua jenis persalinan baik persalinan normal maupun kondisi bayi baru lahir tidak sehat, caesar dan membutuhkan alat khusus.

Namun, jika bayi membutuhkan pelayanan atau sumber daya khusus, faskes dapat menagihkan klaim di luar paket persalinan. Persyaratannya harus didaftarkan sebelum melahirkan, yaitu usia kandungan masuk 6 bulan. BPJS berargumen, aturan baru itu merupakan tindak lanjut dari rapat tingkat menteri pada awal tahun yang mengharuskan BPJS berfokus pada mutu pelayanan dan efektivitas pembiayaan.

Baca: Rombongan Bupati Mempawah Rasakan Guncangan di Lombok Berkali-kali

Baca: Hari ini FPT Calon Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota, Bawaslu Kalbar Minta Warga Proaktif

Jadi bukan menghentikan jaminan, melainkan menata ulang ketentuan untuk mengoptimalkan mutu pelayanan dan efektivitas penjaminan kesehatan sesuai kemampuan finansial BPJS Kesehatan demi keberlanjutan program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS)..

BPJS Kesehatan terpaksa mengambil kebijakan tidak populis itu karena tak ada pilihan lain. Beberapa tahun terakhir ini terus mengalami defisit. Di 2018 ini saja menurut Deputi Direksi Bidang Jaminan Pelayanan Kesehatan Rujukan BPJS Kesehatan Budi Mohamad Arief di Jakarta, Kamis (2/8) diperkirakan anggaran keuangan BPJS Kesehatan defisit Rp 16,5 triliun.

Khusus untuk BPJS Kesehatan cabang Pontianak yang membawahi Kota Pontianak, Kubu Raya, Mempawah, Landak, Kayong Utara dan Ketapang,, menurut Ansharuddin, tahun ini defisit Rp 62 miliar. Karena jumlah dana yang seharusnya terkumpul dari jumlah peserta JKN dalam 6 bulan mencapai Rp 214 miliar, tetapi uang yang masuk Rp 179 miliar. Uang yang telah dibayarkan ke rumah sakit mencapai Rp 241 miliar.

Bila kondisi ini terus dibiarkan, maka BPJS akan semakin terpuruk, yang tentu akan merugikan kita semua. Karena itu keluarnya aturan ini masih bisa dimaklumi demi menjamin kelangsungan pelayanan kesehatan sekaligus efektifitas mutu pelayanan kesehatan yang merata. Sudah semestinya, fasilitas kesehatan dan tenaga medis mensuport program JKN-KIS dengan mendukung kebijakan yang ada saat ini. Karena program JKN-KIS adalah milik bersama. (*)

Penulis: Ahmad Suroso
Editor: Jamadin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved