Editorial

Mantan Koruptor Dilarang Nyaleg

Menurut Darmawati, KPU melanggar norma hukum karena yang berkuasa atas usulan pencalegkan justru KPU, bukan partai politik.

Mantan Koruptor Dilarang Nyaleg
Logo KPU 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - KPU RI menerbitkan PKPU Nomor 20 Tahun 2018. Isinya mengatur larangan pencalonan mantan koruptor, mantan bandar narkoba, dan mantan pelaku kejahatan seksual anak ikut sebagai calon anggota legislatig (Caleg). Sejumlah pihak pun berekasi, di antarnya sejumlah mantan narapidana (Napi) korupsi.

Di Jakarta, empat orang eks terpidana korupsi menggugat peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) ke Mahkamah Agung. Keempat orang itu merupakan bakal calon legislatif DPR RI dan DPRD. Keempat orang itu adalah Sarjan Tahir, bakal calon legislatif DPR RI dari Sumatera Selatan, Darmawati Dareho bakal calon legislatif DPRD Manado Sulawesi Utara; Patrice Rio Capella, bakal caleg DPR RI dari Provinsi Bangka Belitung; dan Al Amin Nur Nasution, bakal caleg dari Provinsi Jambi.

Menurut Darmawati, KPU melanggar norma hukum karena yang berkuasa atas usulan pencalegkan justru KPU, bukan partai politik. Menurut Darmawati pula, mereka telah melayangkan gugatan ke MA berupa permohonan pengajuan gugatan judicial review terhadap PKPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang pencalonan anggota legislatif. Peraturan itu dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Menurut Darmawati, partai politik semestinya sadar kewenangan mereka diaca-acak dan ditiadakan oleh KPU. Darmawati merupakan eks narapidana suap anggota DPR RI Abdul Hadi Djamal. Dia sudah menjalani hukumun dan telah bebas 10 tahun lalu.

Darmawati merasa perlu angkat suara dalam persoalan tersebut. Menurut dia, untuk mengukur seorang mantan narapidana bermoral atau tidak bukanlah domain KPU.

(Baca: Pemkot Pontianak Kedatangan Tim Gabungan Bappenas, Kementerian PUPR, BNPB dan Bank Dunia )

Ia merasa dihukum berkali-kali. Sebab, sudah menjalani hukuman sebagai warga binaan, lalu ikuti aturan di Lembaga Pemasyarakatan berbuat baik lalu bebas dan punya mimpi, mau mencalonkan diri sebagai caleg.

Sementara itu secara tegas Ketua KPU Arief Budiman menegaskan PKPU tentang larangan eks koruptor nyaleg tetap berlaku. Parpol berhak mendaftarkan siapa pun, tapi KPU berwenang mencoret caleg yang tidak sesuai dengan syarat sebagaimana diatur PKPU.

Arief mengklaim PKPU tersebut sah dan bisa diberlakukan meskipun belum diundangkan oleh Kementerian Hukum dan HAM. KPU menganggap, pengesahan peraturan lembaga negara sedianya dilakukan oleh lembaga negara yang bersangkutan, bukan Kemenkumham.

Arief memastikan PKPU tersebut sudah bisa menjadi rujukan bagi partai politik peserta pemilu untuk mendaftarkan calegnya pada 4-17 Juli.

(Baca: Kepala Dinas Permahan Rakyat Terlambat Hadir, Sutarmidji Meradang )

Pro dan kontra terhadap PKPU tersebut terus berlangsung. Ketua PP Pemuda Muhammadiyah, Dahnil Anzar Simanjuntak, berharap Mahkamah Agung (MA) menolak permohonan uji materi PKPU Nomor 20 Tahun 2018 yang melarang mantan terpidana kasus korupsi, bandar narkoba, dan pelaku kejahatan seksual terhadap anak untuk mendaftar sebagai Caleg.

Pasalnya, Keputusan MA akan menjadi patokan bagi KPU dalam memutuskan sikap terkait proses pendaftaran calon. Jika gugatan diterima, maka KPU wajib meloloskan calon peserta eks napi korupsi, bandar narkoba dan pelaku kejahatan seksual terhadap anak sebagai caleg.

Dahnil Anzar Simanjuntak, menilai KPU melalui PKPU adalah upaya melindungi hak publik. Ia berpendapat di atas konstitusi ada etika atau akhlak yang menjiwai konstitusi.

Menurut Dahnil, larangan eks koruptor menjadi caleg merupakan upaya positif untuk melindungi masyarakat. Apalagi kejahatan korupsi dinilainya berpotensi laten kembali dilakukan jika mantan napi memiliki kesempatan.

Harapan kita sebagai warga negara memang agar kasus-kasus korupsi tak terus menggerogoti negara ini. Maka tak salah jika kita berharap PKPU tersebut diberlakukan dan MK menolak uji materil. *

Editor: Jamadin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved