BI Longgarkan Syarat KPR, Pemohon Rumah Pertama Bisa Dapat DP 0 Persen

Kebijakan yang diterapkan pada sektor properti akan mulai 16 Juli 2018 untuk perbankan konvensional dan mulai 1 Oktober 2018.

BI Longgarkan Syarat KPR, Pemohon Rumah Pertama Bisa Dapat DP 0 Persen
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/ISTIMEWA
Perumahan Grand Sriwedari di Kota Pontianak, Bank Indonesia memberikan kemudahan berupa pelonggan DP kepada pemohon rumah pertama 

Laporan Wartawati Tribun Pontianak, Maskartini

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Bank Indonesia mengeluarkan kebijakan makro prudensial yang akomodatif melalui relaksasi Loan to Value Ratio (LTV). Kebijakan ini membuka kesempatan kepada Masyarakat Berpenghasikan Rendah (MBR) untuk memenuhi kebutuhan rumah pertama melalui KPR khususnya melalui penyesuaian rasio LTV kredit properti.

Direktur Eksekutif Bank Indonesia, Agusman melalui siaran pers yang disampaikan Kantor Perwakilan Wilayah Bank Indonesia Provinsi Kalbar menyampaikan kebijakan tersebut guna menjaga momentum pemulihan ekonomi dan stabilitas sistem keuangan dengan tetap memperhatikan aspek kehati-hatian dan perlindungan konsumen.

Kebijakan yang diterapkan pada sektor properti akan mulai 16 Juli 2018 untuk perbankan konvensional dan mulai 1 Oktober 2018 untuk perbankan syariah.

Baca: NPL Terjaga, Bank Indonesia Catat Pertumbuhan DPK Perbankan 8,1 Persen

Pertama pelonggaran rasio LTV untuk kredit properti dan rasio FTV untuk pembiayaan properti, LTV berhubungan dengan rasio pinjaman yang diterima debitur Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dari bank, sehingga mempengaruhi uang muka yang harus dipenuhi konsumen.

Pelonggaran ini menjadi angin segar bagi pengembang karena semakin longgar atau besar rasio LTV, semakin kecil uang DP yang bisa disediakan debitur.

Kemudahan tersebut otomatis bisa meningkatkan daya beli masyarakat termasuk MBR. Selain itu, BI juga melakukan penyesuaian rasio LTV/FTV untuk pembiayaan properti untuk fasilitas pertama, kedua dan seterusnya.

Jika pembebasan rasio LTV dikenakan untuk semua tipe rumah pertama dengan besaran rasio LTV diserahkan kepada manajemen risiko masing-masing bank, untuk rumah kedua dan seterusnya, akan berlaku rasio LTV 80 hingga 90 persen. Hal ini terkecuali untuk tipe rumah dibawah 21 m2.

Kedua pelonggaran jumlah fasilitas kredit atau pembiayaan melalui mekanisme inden. Poin ini memperlonggar jumlah fasilitas kredit atau pembiayaan melalui mekanisme inden menjadi maksimal 5 fasilitas tanpa melihat urutan. Ketiga penyesuaian pengaturan tahapan dan besaran pencairan kredit atau pembiayaan.

Pada point ketiga dilakukan penyesuaian pengaturan tahapan dan besaran pencairan kredit atau pembiayaan properti inden maksimum kumulatif 30 persen dari plaafon setelah akad kredit.

Begitu akad kredit ditandatangani makan kredit akan dicairkan maksimum 30 persen. Tahapan selanjutnya adalah ketika fondasi maksimum kumulasi kredit maksumum 50 persen dari plafon.

Tutup akad selesai ketika pencairan kredit kumulatif mencapai 90 persen platon. Sedangkan maksimum pencairan kumulatif 100 persen dari plafon akan dilakukan penandatanganan beita serah terima dengan AJB dan cover notes.

Kebijakan kata Agus diharapkan dapat mendukung kinerja sektor properti yang saat ini masih memiliki potensi akselerasi dan dampak cukup besar terhadap perekonomian nasional. Kebijakan makroprudensial ini memperkuat kebijakan makroprudensial sebelumnya terkait Rasio Intermediasi Makroprudensial (RIM) dan Penyangga Likuiditas Makroprudensial (PCM).

Kebijakan makroprudensial juga bersinergi dengan kebijakan Giro Wajib Minimum (GWM) rata-rata rupiah sebagai bagian dari reformulasi kerangka operasional kebijakan moneter. Tujuannya kata Agus untuk meningkatkan fleksibilitas pengelolaan likuiditas perbankan dan mendorong fungsi intermediasi perbankan, serta untuk mendukung upaya pendalaman pasar keuangan.

Penulis: Maskartini
Editor: Rizky Zulham
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved