Rutan Sanggau Usulkan 73 Napi Dapat Remisi Idul Fitri

“Remisi khusus itu terdiri dari dua kategori, yaitu RK1 bagi napi yang masih menjalani sisa hukuman pidana dan RK2 bagi napi yang langsung bebas,"

Rutan Sanggau Usulkan 73 Napi Dapat Remisi Idul Fitri
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID / HENDRI CHORNELIUS
Kepala Rutan Klas II B Sanggau, Isnawan 

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Hendri Chornelius

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, SANGGAU - Kepala Rutan Klas II B Sanggau, Isnawan menyampaikan, sebanyak 73 narapidana di Rutan Sanggau diusulkan mendapat remisi Idul Fitri 1439 H. Dan satu orang diantaranya langsung bebas.

“Remisi khusus itu terdiri dari dua kategori, yaitu RK1 bagi napi yang masih menjalani sisa hukuman pidana dan RK2 bagi napi yang langsung bebas. Untuk remisi khusus hari raya keagamaan RK1 kita usulkan 61 orang. Untuk RK2 ada satu orang, RK satu yang terkait PP Nomor 99 tahun 2012 kita usulkan 11 orang,” katanya, Kamis (14/6/2018).

Baca: Lebaran Idul Fitri, Kapolres Sanggau Gelar Open House di Hari Pertama

Baca: Antimainstream! Yuk Ucapin Selamat Idul Fitri 1439 H dengan Pantun

Ia menjelaskan, Napi yang diusulkan mendapat remisi khusus, berasal dari kasus umum seperti human trafficking, kepabeaan, kesusilaan, pengelapan, penganiayaan, pencurian, pornografi, kasus kekerasan dalam rumah tangga dan kasus narkotika terkait PP 99 Tahun 2012.

Baca: Ucapkan Selamat Idul Fitri, Ini Pesan Kapolres Pada Para Pemudik

“Besaran remisi khususnya ini 15 hari sampai satu bulan. Ada yang paling tinggi yakni 1 bulan 15 hari,” jelasnya.

Syarat mendapatkan remisi, lanjutnya, harus memenuhi persyaratan administratif dan substantif.

Dikatakanya, untuk mendapat remisi warga binaan permasyarakatan, sedang tidak menjalani CNB, tidak sedang menjalani pidana pengganti denda, tidak dijatuhi hukuman mati atau seumur hidup, sudah menjalani pidana lebih dari enam bulan dan tidak dikenakan hukuman disiplin.

Bagi narapidana terorisme, narkotika dan prekursor narkotika, psikotropika, korupsi, pelanggaran HAM berat, kejahatan transnasional dan kejahatan terhadap keamanan Negara, wajib melampirkan surat keterangan bersedia bekerjasama untuk membantu membongkar tindak pidana yang ditetapkan instansi penegak hukum.

“Kemudian, surat keterangan telah mengikut program deradikalisasi dari Kalapas atau BNPT bagi narapidana terorisme. Tapi disinikan tidak ada (napi nerotisme). Selanjutnya, bukti telah membayar lunas denda dan uang pengganti sesuai putusan pengadilan bagi narapidana korupsi, ” tuturnya.

Pemberian remisi, lanjutnya, direncanakan setelah atau sebelum shalat Idul Fitri di dalam Rutan Sanggau

Penulis: Hendri Chornelius
Editor: Dhita Mutiasari
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved