Pilgub Kalbar

Jangan Ada Intimidasi Jelang Pilgub 2018! Jika Ada Temuan, Bawaslu Minta Warga Melapor

Kami mengimbau masyarakat agar melapor bla ada antimidasi dari paslon atau pendukung. Masyarakat jangan takut melapor

Jangan Ada Intimidasi Jelang Pilgub 2018! Jika Ada Temuan, Bawaslu Minta Warga Melapor
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID / RIVALDI ADE MUSLIADI
Ketua Bawaslu Kabupaten Sekadau, Nur Soleh 

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Rivaldi Ade Musliadi

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, SEKADAU - Tak hanya politisasi suku, agama, ras dan antar golongan (SARA) dan politik uang, Bawaslu Sekadau juga mewanti-wanti agar tidak terjadi intimidasi dalam proses pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalbar. 

Untuk itu, masyarakat diminta untuk tidak takut melapor bila ditemukan indikasi pelanggaran dalam Pilkada.

Ketua Bawaslu Kabupaten Sekadau, Nursoleh menuturkan, pihaknya berkomitmen mengawasi dengan ketat setiap potensi pelanggaran dalam pilkada. Salah satunya, yaitu mencegah agar tidak terjadi intimidasi.

“Kami mengimbau masyarakat agar melapor bla ada antimidasi dari paslon atau pendukung. Masyarakat jangan takut melapor,” ujarnya, Rabu (13/6).

(Baca: Eratkan Silaturahmi, Pemuda Katolik di Sekadau Hilir Serahkan Bantuan Ini ke Pengurus Masjid )

Nursoleh juga mewanti-wanti setiap potensi pelanggaran yang terjadi dalam pilkada. Pihaknya tidak ingin ada pelanggaran yang dilakukan, terutama mengintimidasi masyarakat sebagai pemilih.

“Bentuk intimidasi itu bisa saja terjadi dengan mengatasnamakan sara. Misalnya, mengancam akan mengusir suku tertentu bila tidak memilih orang tertentu. Nah, jangan sampai ini terjadi,” ucapnya.

Apalagi, kata Nursoleh, pihaknya berkomitmen mengawal hal tersebut. Terlebih, bila terjadi politisasi sara danmoney politik. 

(Baca: Kasus Gigitan Anjing Rabies di Kapuas Hulu Capai 63 Kasus, Tertinggi di Kecamatan Seberuang )

“Karena itu termasuk pelanggaran pidana. Bisa langsung diproses setra penegakan hukum terpadu (Gakkumdu),” tegasnya.

Selain itu, kata Nursoleh, pihaknya juga gencar memberikan pemahaman kepada masyarakat menolak politisasi sara. Pihaknya, kata dia, memiliki 21 panwaslu kecamatan, 87 pengawas desa dan 469 pengawas tempat pemungutan suara (TPS) yang siap mengawal pelaksanaan pilkada.

“Kami juga akan memantau dan mengawal hari tenang. Dihari tenang tidak ada lagi alat peraga kampanye (APK), tidak ada intimidasi dan lain sebagainya. Mari berdemokrasi secara sehat,” tukasnya

Penulis: Rivaldi Ade Musliadi
Editor: Jamadin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help