Disnakertrans Kalbar Beri Sanksi Tegas Perusahaan Bandel Belum Bayar THR H-7 Lebaran

THR digolongkan dalam pendapatan non upah dan wajib diberikan kepada semua pekerja selambat-lambatnya tujuh hari sebelum hari H lebaran.

Disnakertrans Kalbar Beri Sanksi Tegas Perusahaan Bandel Belum Bayar THR H-7 Lebaran
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/RIZKY PRABOWO RAHINO
Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (HIJSTK) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Barat H.J. Simamora saat diwawancarai Tribun Pontianak, Kamis (7/6/2018). 

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Rizky Prabowo Rahino

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK – Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Kalimantan Barat menegaskan akan beri sanksi tegas bagi perusahaan-perusahaan bandel yang masih belum membayar Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan paling lambat H-7 atau tujuh hari sebelum Hari Raya Idul Fitri 1439 Hijriyah/2018 Masehi.

“Peraturan yang mengatur THR keagamaan sudah cukup lengkap. Berdasarkan aturan yang sudah ada sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015 tentang pengupahan,” ungkap Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (HIJSTK) H.J. Simamora saat diwawancarai Tribun Pontianak, Kamis (7/6/2018).

Baca: Bupati Sambas Lantika 23 Pejabat dan Rombak 3 Camat

THR digolongkan dalam pendapatan non upah dan wajib diberikan kepada semua pekerja selambat-lambatnya tujuh hari sebelum hari H lebaran.

Apabila THR tidak diterima oleh pekerja karena keterlambatan atau tidak dibayar perusahaan, sudah ada aturan jelas sanksinya pada Permenaker Nomor 20 Tahun 2016.

“Penerapan awal sanksi administrasi dimulai dari teguran tertulis, lalu bisa pembatasan kegiatan usaha separuh. Itu tergantung bobot pelanggarannya,” jelasnya.

Simamora mengatakan jika bobot semakin tinggi bisa dilakukan penerapan saksi penghentian sementara terhadap sebagian atau seluruh alat produksi.

“Kalau bobot pelanggarannya tinggi bisa secara keseluruhan diberhentikan. Bahkan jika berat bisa sampai pada pembekuan kegiatan usaha atau pencabutan izin,” terangnya.

Sementara itu, pada PP Nomor 78 Tahun 2015 pasal 56 sudah jelas tertuang tentang sanksi keterlambatan apabila perusahaan terlambat bayar THR sesuai ketentuan

“Perusahaan bandel dikenakan denda 5 persen dari total keterlambatan THR yang diberikan,” imbuhnya.

Gubernur sudah membuat surat kepada Bupati dan Wali Kota se-Kalbar untuk menindaklanjuti pelaksanaan pembayaran THR dan cuti bersama.

Hal ini bertujuan agar kepala dinas yang membidangi ketenagakerjaan memonitor kelancaran pembayaran THR perusahaan.

Baca: Innalillahi, Satu Rumah di Sungai Kakap Ludes Terbakar

“Ini agar tidak terjadi keterlambatan seperti kasus pekerja perusahaan di Kubu Raya beberapa waktu lalu. Permasalahan, pegaduan dan pelanggaran wajib ditangani kabupaten/kota dulu. Apabila perlu penegakan hukum maka akan dilimpahkan ke provinsi terhadap sanki-sanksi yang akan diterapkan,” paparnya.

Ia menimpali pekerja yang baru bekerja satu bulan berhak menerima THR sesuai Permenaker Nomor 6 Tahun 2016 Tentang THR. Sebelum ada aturan itu, THR hanya bagi pekerja dengan masa kerja minimal tiga bulan.

“Sekarang di bawah tiga bulan sudah berhak mendapat THR secara proporsional sesuai masa kerja. Perhitungannya masa kerja dibagi 12 bulan dikali upah dalam satu bulan. Itu bagi pekerja yang di bawah satu tahun. Kalau sudah satu tahun ke atas normatifnya satu bulan upah,” katanya. 

Penulis: Rizky Prabowo Rahino
Editor: madrosid
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved