Pemkab Ketapang Mantapkan Informasi Publik dan PPID

Dalam Rangka Melaksanakan Kepemerintahan Yang Baik Kita Wujudkan Transparasi Birokrasi d Ketapang

Pemkab Ketapang Mantapkan Informasi Publik dan PPID
TRIBUNFILE/ISTIMEWA
Bupati Ketapang, Martin Rantan (tegah) berfoto bersama pihak lainnya saat kegiatan sosialisasi KIP yang dilaksanakan Diskominfo Ketapang dan Komisi Imformasi Provinsi Kalbar di Pendopo Bupati Ketapang, Selasa (15/5). 

Citizen Reporter

Kasi Pengelola Imformasi

Rahman Oman

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, KETAPANG – Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Ketapang dan Komisi Imformasi Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) melaksanakan sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik (KIP) di Pendopo Bupati Ketapang, Selasa (15/5/2018).

Tema kegiatannya “Dalam Rangka Melaksanakan Kepemerintahan Yang Baik Kita Wujudkan Transparasi Birokrasi d Ketapang”. Tujuan kegiatan tersebut agar instansi terkait bisa melaksanakan tugas-tugas pokok dan fungsinya.

Kegiatan itu dibuka secara resmi Bupati Ketapang, Martin Rantan. Serta menjelaskan dengan diterbitkannya Undang-Undang (UU) nomor 14 tahun 2008 Tentang KIP. Maka kiranya dapat merubah budaya ketertutupan menjadi terbuka.

Baca: Jelang Ramadan Banyak Koleksi Terbaru di Wawa Shop

“Dengan keterbukaan dapat menghilangkan penyelewengan yang terjadi. Karena masyarakat mempunyai hak untuk tau dan ditempatkan sebagai bagian dari kontrol Publik,” kata Bupati ketika menyampaikan kata sambutan.

Ia menegaskan Badan Publik mempunyai kewajiban menyediakan. Kemudian memberikan dan menerbitkan informasi kepada pemohon informasi publik yang akurat. Serta benar dan yang tidak menyesatkan yang tentunya selain informasi yang dikecualikan. 

Badan publik juga diwajibkan membuat daftar informasi publik sesuai klasifikasi Informasi. Sehingga dapat dipublikasikan secara online di lingkungan badan publik masing masing. Semua demi memudahkan pemohon mendapatkan Informasi.

Kepala Diskominfo Ketapang,  H Marwanor mengungkapkan program pihaknya dinilai sejalan dengan UU nomor 14 tahun 2018 tentang KIP. Oleh karenanya pembenahan infrastruktur terkait keterbukaan informasi.

Serta komitmen terhadap e-development menjadi prioritas Diskominfo Ketapang terkait amanat Undang Undang itu. “Ada beberapa hal yang menjadi perhatian kami. Di antaranya tersedianya ruang kontrol serta  integrasi data dan aplikasi,” jelasnya.

Ia menjelaskan kegiatan sosialisasi ini juga sekaligus menyelaraskan program. Serta tujuan Diskominfo Ketapang dengan program usulan kegiatan. Misalnya hasil usulan musyawarah rembug pembangunan (Musrenbang) kecamatan.

Baca: Bupati Resmi Tutup Praktik Lapangan Praja IPDN Kampus Kalbar di Ketapang

Kemudian mempertajam indikator kinerja dan merupakan target program pihaknya sesuai dengan visi misi Bupati dan wakil Bupati Ketapang. Serta menyelaraskan program dan kegiatan Diskominfo dengan organisasi perangkat daerah (OPD) lainnya.

Tujuannya untuk optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan dan sinergisitas  OPD lain dengan Pemkab Ketapang. “Acara pemantapan sosialisasi keterbukaan informasi publik dihadiri lebih seratus orang,” ungkapnya.

Di antaranya dari PPID Utama Ketapang, PPID Pembantu OPD, Badan Publik Pertikal dan lainnya. Narasumbernya Rospita Vici Paulin Ketua Komisi Informasi Provinsi Kalbar. Kemudian Humas Protokol Kalbar dan dari Diskominfo Ketapang,” paparnya. 

Penulis: Subandi
Editor: madrosid
Ikuti kami di
KOMENTAR

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help