Editorial

Antiklimaks Vonis Setnov

Putusan itu lebih ringan setahun dari tuntutan jaksa KPK, yakni 16 tahun penjara dan denda Rp 1 miliar subsider 6 bulan kurungan.

Antiklimaks Vonis Setnov
Kompas.com
Terdakwa kasus korupsi pengadaan KTP elektronik Setya Novanto menjalani sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - 

Kasus megakorupsi pengadaan KTP-elektronik dengan terdakwa mantan Ketua DPR RI, Setya Novanto (Setnov) akhirnya antiklimaks di persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Selasa (24/4)).

Majelis hakim memvonis terdakwa Setya Novanto dengan pidana penjara selama 15 tahun, denda Rp 500 juta subsider 3 bulan kurungan.

Putusan itu lebih ringan setahun dari tuntutan jaksa KPK, yakni 16 tahun penjara dan denda Rp 1 miliar subsider 6 bulan kurungan. Novanto juga diharuskan membayar uang pengganti 7,3 juta dollar Amerika Serikat atau setara Rp66 miliar selambat-lambatnya satu bulan setelah hukuman berkekuatan hukum tetap. Hak politik Novanto juga dicabut lima tahun setelah dia menjalani masa hukumannya.

Kepada majelis hakim, Setnov menyatakan masih pikir-pikir, apakah akan mengajukan banding atau tidak atas vonis 15 tahun tersebut. Hakim menjelaskan Novanto akan dianggap menerima putusan bila tidak menyatakan sikap dalam waktu satu minggu setelah putusan dibacakan. Hal serupa juga berlaku bagi jaksa penuntut umum (JPU) yang belum bisa menanggapi putusan.

(Baca: FPDL dan Ormas Landak Mengawal Sidang Kasus Ujaran Kebencian Terhadap Cornelis )

Sebelumnya dalam sidang putusan tersebut hakim memaparkan pertimbangan tentang kerugian negara, di mana terdakwa disebut mengantongi Rp2,3 triliun dari selisih harga wajar proyek KTP-E. Berdasarkan keterangan para saksi bahwa harga wajar proyek KTP-e hanya Rp2,6 triliun.

Namun, harganya membengkak mencapai Rp4,9 triliun karena kongkalikong antara Setnov dengan konsorsium pemenang tender yakni Konsorsium PRRI yang dikoordinir oleh Andy Agustinus alias Andy Narogong, mantan Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Irman, serta Pejabat Pembuat Komitmen Kemendagri, Sugiharto.

Vonis 15 tahun penjara dan denda Rp 500 juta subsider 3 bulan kurungan kepada Setnov bisa dibilang antiklimaks, karena tak sebanding dengan nilai kerugian sosial yang diterima masyarakat dari akibat korupsi tersebut. Sebagai pejabat negara yang dipilih rakyat melalui mekanisme Pemilu, Novanto sudah mengkhianati amanah yang diembannya.

Novanto adalah ketua lembaga tinggi negara ketiga yang divonis pidana penjara, menyusul Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar dan Ketua DPR Irman Gusman. Bedanya, Akil divonis pidana penjara seumur hidup. Sementara Irman Gusman diganjar hukuman 4,5 tahun penjara, karena dia hanya menerima suap Rp100 juta untuk mengurus alokasi gula.

Halaman
12
Penulis: Ahmad Suroso
Editor: Jamadin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved