21 Ribu Pemilih Potensial Non-E KTP Tak Bisa Memilih

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Ridho Panji Pradana

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Ketua KPU Kalbar, Umi Rifdiawaty menuturkan rapat pleno DPT tingkat provinsi diadakan secara terbuka dihadiri Panwas, tim paslon dan stake holder terkait.

Dalam proses rapat pleno dimungkinkan untuk adanya tanggapan dan masukan dari KPU, Panwas maupun Bawaslu dan tim paslon sepanjang disertai dengan data otentik atau tertulis maka KPU menindaklanjuti dan melakukan koreksi.

Untuk itu berdasarkan pelaksanaan rapat pleno ada beberapa koreksi misalnya untuk di KPU Sanggau, KPU Sekadau, Kota Pontianak sehingga dilakukan koreksi, termasuk pemilih potensial non e-KTP yang sudah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Kota kemudian dikoordinasikan Disdukcapil dan masih menyisakan pemilih potensial non E-KTP.

Baca: Tindaklanjuti Permasalahan PETI, Pemkab Sintang Kirim Tim Audiensi ke Provinsi

Umi menuturkan, dari 14 Kabupaten Kota hanya Mempawah yang data AC KWKnya ada dalam data base kependudukan.

Terhadap ini, ada 7 Kabupaten Kota yang saat pleno DPT sudah tidak memasukan sisa pemilih AC KWK, namun ada 6 Kabupaten Kota yang memasukan.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan dan arahan dari KPU RI, lanjutnya, bahwa pemilih potensial non E-KTP tidak ada didata base tidak bisa masuk dalam daftar pemilih.

Dan tidak mungkin dipaksakan masuk dalam data pemilih karena tidak ada aturannya.

Baca: Plt Rektor Puji Kinerja Dekan FUAD

"Selanjutnya memang kami sampaikan data ini dalam forum rapat pleno bahwa masih ada 21ribuan, mudah-mudahan bisa jadi atensi dan akan dilaporkan ke KPU RI begitu juga Bawaslu ke Bawaslu RI," jelasnya.

Ia pun mengatakan, jika nantinya ada perbaikan di 6 Kabupaten Kota di Kalbar hanya mengeluarkan data AC KWK.