Pileg 2019

PKPI Hendropriyono Sebut Klaim Dualisme Kubu Haris Sudarno seperti Orang Mengigau

ekretaris Jenderal Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) Imam Anshori Saleh mempersoalkan Haris Sudarno

PKPI Hendropriyono Sebut Klaim Dualisme Kubu Haris Sudarno seperti Orang Mengigau
TRIBUNFILE/ISTIMEWA
Suasana Saat Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta Timur akhirnya memutuskan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) sebagai peserta pemilu 2019 mendatang. Ketua Umum PKP Indonesia, AM Hendropriyono tampak digotong dan disambut para kader dan simpatisan. 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, JAKARTA - Sekretaris Jenderal Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) Imam Anshori Saleh mempersoalkan Haris Sudarno Cs yang masih mengklaim sebagai pengurus sah partai yang didirikan Try Sutrisno dan mendiang Edi Sudradjat itu.

Imam mengatakan, Haris bukan hanya tak punya legalitas mengklaim PKPI, tapi juga sudah menjadi pengurus partai lain.

"Dia kan sudah resmi masuk pengurus DPP Golkar. Kok tiba-tiba membuat pernyataan bahwa dualisme di PKPI masih belum berakhir. Itu seperti orang yang mengigau dalam tidur," kata Imam melalui pesan singkat ke wartawan, Rabu (18/4/2018).

Baca: PKPI Kalbar Pasang Target Tinggi

Sebelumnya Haris menggelar jumpa pers di Jakarta, Selasa (17/4) siang. Dalam kesempatan itu, Haris mengaku masih sebagai ketua umum PKPI.

Namun, Imam menepis klaim Haris. Merujuk surat kepurusan (SK) menteri hukum dan hak asasi manusia (Menkumham) serta Komisi Pemilihan Umum (KPU) maka PKPI yang sah dan diakui hanya pimpinan AM Hendropriyono.

Bahkan, KPU sudah menetapkan PKPI pimpinan Hendro sebagai peserta Pemilu 2019 dengan nomor urut 20.

"Haris dan kawan-kawannya ngotot menggugat ke Bawaslu tapi ditolak juga, karena yang dinilai sah ya PKPI kami," kata Imam.

Baca: Dilaporkan ke Polda Metro Jaya, Komisioner KPU Diduga Cemarkan Nama Baik PKPI

Selain itu, kata Imam, para calon kepala daerah usungan PKPI di Pilkada Serentak 2018 juga diterima KPU. Sedangkan kubu Harus yang mencoba mengajukan calon selalu ditolak KPU di berbagai daerah.

Halaman
12
Editor: haryanto
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help