Batasi Kampanye Paslon, Hengki: Pilkada 2018 Kurang Meriah

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Ridho Panji Pradana

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Ketua Himapol FISIP Untan, Hengki Hayatullah menilai pesta demokrasi tepatnya Pilgub Kalbar 2018.

"Gelaran pesta demokrasi di kalbar terkesan kurang meriah. ini karena aturan KPU yang membatasi kampanye paslon. yakni peraturan KPU No. 4 tahun 2017 tentang kampanye pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota," katanya, Minggu (15/04/2018)

(Baca: Pelajar Tewas Terserempet Truk, Kondisinya Bikin Merinding )

Menurutnya, dalam peraturan tersebut terlalu banyak larangan, sehingga masyakat menjadi takut padahal rakyat itu punya hak memilih dan dipilih.

"Pilkada tahun ini tidak semeriah pesta demokrasi tahun-tahun sebelumnya, saya prihatin akan ada dampak pada pembangunan politik, salah satunya dipastikan kurang berkualitas," tuturnya.

Selama ini, kata dia, masyarakat menilai kemeriahan pesta demokrasi atau pilkada adalah dengan alat peraga kampanye (APK) sementara paslon dibatasi dalam membuat APK tersebut ini berdampak pada partisipasi pemilih menjadi rendah.

(Baca: Patroli ke Pasar, Anggota Polsek Menyuke Sampaikan Ini )

Selain itu, menurutnya jumlah pemilih kalbar menurun atau DPS yang sekarang dibandingkan DPT Pilpres tahun 2014. kurang lebih sebanyak 116.173 orang yang mengalami pengurangan.

Walaupun memang, Hengki mengatakan hal itu mungkin dikarenakan masih banyak pemilih potensial yang belum memiliki E-KTP yang sayangnya belum dipastikan menjadi DPT.

"Pihak KPU terkesan kurang menggalakan sosialisasi kepada masyarakat, dan juga mendorong masyarakat agar mau melakukan perekaman E-KTP," bebernya.

Ia pun mengatakan diperkukan peran partai politik untuk memberikan pendidikan politik kepada masyarakat 

"Yang saya lihat selama ini pilkada hanya milik paslon. sementara parpol tidak banyak bergerak, yang bergerak itu hanya paslon parpol menjadi pendukung saja," katanya.