Editorial

Paksa Pasangan Beradegan Intim

Video ini viral beberapa hari lalu setelah disebar akun Facebook Biak Sempadian melalui media sosial

Paksa Pasangan Beradegan Intim
Kolase/Tribunpontianak.co.id
Beberapa potongan gambar yang ada dalam video mesum yang diduga warga Paloh, Sambas. 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Kasus mirip persekusi terhadap sejoli R (28) dan M (20) ditelanjangi warga di Kelurahan Sukamulya, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang karena dituduh berbuat mesum dan videonya viral, kini membuat heboh masyarakat Kabupaten Sambas.

Hal ini terungkap setelah Polres Sambas membongkar kasus penyebaran video mesum yang melibatkan pasangan asal Sambas AN (17) dan pasangannya NT.

Pasangan ini jadi korban persekusi belasan pria yang memergoki mereka saat tengah berbuat asusila. Belasan pria itu lalu memaksa korban beradegan intim dan merekamnya menggunakan kamera telepon seluler. Video asusila tersebut direkam pada 2015 di Dusun Merbau, Kecamatan Paloh, Sambas. Video ini viral beberapa hari lalu setelah disebar akun Facebook Biak Sempadian melalui media sosial.

Setelah berhasil mendeteksi identitas korban perempuan, Senin (19/3/2018) siang, personel Polsek Paloh mendatangi rumah si perempuan. Saat ditemui, AN membenarkan dirinyalah yang berada di dalam video tersebut.

(Baca: Berlangsung Khidmat, Inilah Suasana Misa Minggu Palma di Gereja Katolik )

Korban mengakui saat berbuat asusila --bukan persetubuhan--, dengan pasangannya dipergoki belasan pria. Namun mereka justru memaksa korban melakukan perbuatan asusila di hadapan mereka sambil direkam.

Beberapa di antaranya meraba anggota tubuh korban. Bahkan pria berinisial RZ dan rekannya memaksa AN melayani nafsu bejat mereka dibawah ancaman jika tidak bersedia melayani, video kedua korban yang sudah direkam akan disebarluaskan. Polisi telah menetapkan tiga tersangka yakni RZ (25) selaku perekam video dan memperkosa korban, HD alias BD (32) dan DE alias DT (28). Ketiga tersangka ditangkap pada waktu berbeda Selasa malam dan Rabu siang lalu.

Sejumlah kalangan mengutuk keras persekusi dan tindakan amoral para tersangka tersebut. Antara lain Bupati Sambas Atbah Romin Suhaili dan Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Sambas Lerry Kurniawan Figo yang dihubungi Tribun Jumat (23/3). Atbah mendorong jajaran Polres Sambas menindak tegas tersangka, baik yang merekam video, melakukan persekusi maupun yang menyebarkannya ke media sosial.

(Baca: Input Data Tak Akurat, Penerima KIP Tak Tepat Sasaran )

Lerry mengutuk tindakan para pelaku yang ia nilai bejat, biadab. "Kalau memang toh pelakunya layak dihukum seperti yang tertera di dalam KUHP, laksanakan saja. Tindakan tersebut sudah melanggar batas-batas kemanusiaan. Apalagi sampai diupload ke media sosial," kata Lerry Kurniawan Figo.

Kita sependapat dengan pernyataan Bupati dan anggota DPRD Sambas itu yang meminta pelakunya diproses hukum dan diberikan ganjaran yang setimpal sesuai dengan perbuatannya. Tindakan mereka melakukan persekusi, merekam, dan menyebarkan video porno tersebut selain meresahkan masyarakat juga melanggar UU ITE dan UU tentang Pornografi.

Permintaan itu memang patut disikapi pihak kepolisian. Mereka harus diganjar dengan hukuman yang berat. Ini penting agar menimbulkan efek jera bagi pelaku kejahatan persekusi dan seksual lainnya. Sebab tanpa hukuman yang berat dan setimpal, aksi pencabulan anak ini akan terus meningkat. Jangan sampai, kasus-kasus seperti ini terulang kembali.

Kasus kejahatan seksual terhadap perempuan dibawah umur dan anak tentu menjadi salah satu peringatan untuk para orangtua agar lebih waspada. Jangan sampai masa depan anak kita hancur karena menjadi korban pelecehan. Situasi sekarang sudah lampu merah kejahatan seksual anak dan perempuan.

Menurut Komisi A DPRD Sambas, dalam satu tahun terakhir ini saja kasus yang sudah ditangani oleh Kejaksaan Sambas sudah lebih dari 70 kasus. Sambas merupakan daerah yang identik dengan berakhlakul karimah, merupakan Kota Serambi Mekah. Seharusnya, kasus-kasus asusila seperti itu bisa lebih diminimalisir.

Untuk itu kasus tersebut harus menjadi perhatian bersama mulai struktur terkecil seperti RT, RW, Kades, pemerintah kecamatan, pemerintah daerah, khususnya juga DPRD. Bagaimana unsur-unsur tersebut memberikan pembinaan dan pemberdayaan kepada anak-anak muda, sehingga dapat terhindar dari tindakan-tindakan asusila seperti itu. Semoga. (*)

Penulis: Ahmad Suroso
Editor: Jamadin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved