Home »

Video

Berita Video

TEASER - Kasus Korupsi e-KTP, Setnov Seret Nama Puan dan Pramono

Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kemudian menanyakan alasan Made Oka Masagung memberikan uang kepada Pramono dan Puan.

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, JAKARTA - Terdakwa kasus korupsi e-KTP, Setya Novanto, menyatakan bahwa dua politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), yakni Puan Maharani dan Pramono Anung, juga kecipratan fee proyek e-KTP. Masing-masing dari keduanya menerima 500 ribu dolar AS.

Setnov menyatakan tidak mengetahui peran Pramono Anung dan Puan Maharani dalam proyek e-KTP. Setnov mengaku dirinya diberi tahu oleh temannya, Made Oka Masagung, bahwa Pramono dan Puan masing-masing menerima 500 ribu dolar AS.

Baca: Setya Novanto Sebut Sejumlah Politisi Terlibat Kasus e-KTP, Ini Kata Pengamat

"Saat itu Puan menjabat Ketua Fraksi PDI Perjuangan dan Pramono Anung sebagai Wakil Ketua DPR," ujar Setnov dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Kamis (22/3/2018).

Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kemudian menanyakan alasan Made Oka Masagung memberikan uang kepada Pramono dan Puan.

Menurut Novanto, saat itu Oka menyatakan bahwa dia memiliki kedekatan dengan keluarga Soekarno.

Baca: TEASER - Darurat! Kalbar Kekurangan Guru dan Tenaga Kesehatan

"Oka ada kedekatan, ada sejarahnya. Kedekatan keluarga Soekarno dan keluarga Oka. Itu menurut Oka," ungkap Setnov.
Dalam kasus ini, Made Oka Masagung diduga menjadi perantara uang suap untuk Setya Novanto dan anggota DPR lain terkait proyek e-KTP. Rekening Oka di Singapura pernah menerima uang dari perusahaan Biomorf yang diwakili Johannes Marliem.

Selain itu, juga menerima uang dari PT Quadra Solutions. Quadra merupakan perusahaan yang ikut dalam konsorsium proyek e-KTP. Sementara, Biomorf adalah penyedia produk biometrik dalam proyek e-KTP.

Pramono Anung yang kini menjabat Sekretaris Kabinet membantah pernyataan Novanto. Ia menegaskan, saat proyek e-KTP bergulir, dirinya menjabat Wakil Ketua DPR. Namun, jabatan itu tak berkaitan dengan Komisi II yang membahas proyek e-KTP.

"Periode 2009-2014, saya pimpinan DPR yang membawahi dan mengkoordinasikan Komisi IV sampai dengan Komisi VII. sama sekali tidak berhubungan dengan Komisi II dan juga sama sekali tidak berhubungan dengan Badan Anggaran," ujar Pramono saat dijumpai di Kompleks Istana Presiden, Jakarta Kamis.

"Logikanya, kalau ada yang memberi (uang), pasti yang berkaitan dengan jabatan dan kedudukannya. Dalam hal ini, saya tidak pernah ngomong satu katapun yang berkaitan atau berurusan dengan e-KTP," katanya.

Editor: Dhita Mutiasari
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help