Tak Dapat Kendalikan Pasar, Utang Luar Negeri Indonesia Sudah Sampai Sebanyak Ini, Miris Lihatnya!

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, JAKARTA - Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Riza Annisa Pujarama mengungkapkan, utang luar negeri Indonesia terus mengalami kenaikan cukup signifikan.

Bahkan Riza mengatakan, hingga saat ini utang luar negeri Indonesia telah mencapai Rp 7.000 triliun.

Jumlah tersebut merupakan total utang pemerintah dan swasta.

Baca: Banyak Tak Tahu, Ternyata Artis Cantik Ini Sudah Menikah Tiga Kali, Usia Suaminya Jadi Sorotan

Dari sisi pemerintah, utang tersebut digunakan dalam rangka menambal defisit anggaran pemerintah.

Sementara  utang swasta dilakukan oleh korporasi dan badan usaha milik negara (BUMN).

"Peningkatan utang terus berlanjut hingga APBN 2018 bulan Februari menembus angka Rp 4.034,8 triliun dan pada APBN 2018 mencapai Rp 4.772 triliun," ujar Riza dalam diskusi dengan media di Kantor Indef, Jakarta, Rabu (21/3/2018).

Berdasarkan data Kementerian Keuangan hingga akhir Februari 2018, utang pemerintah masih didominasi oleh penerbitan SBN yang mencapai Rp 3.257,26 triliun atau 80,73 persen dari total utang pemerintah.

Penerbitan SBN sekitar Rp 2.359,47 triliun atau 62,62 persen diterbitkan dalam denominasi rupiah serta dalam denominasi valas sebesar Rp 897,78 triliun atau 18,11 persen.

Baca: Mulai Sekarang Jangan Suka Ikut Tes Kepribadian di Facebook, Data Pribadimu Bisa Dicuri!

Baca: Hanya Untuk Keliling Kompleks, Sandra Dewi Bawa Anak Dengan Mobil Mewah, Pintunya Bikin Takjub

Sementara untuk utang luar negeri swasta tahun 2017 telah tembus sebesar 172 dolar AS miliar atau sekitar Rp 2.322 triliun dengan kurs Rp 13.500 per dolar AS.

"Besar kemungkinan belum termasuk semua utang BUMN," kata Direktur Eksekutif Indef Enny Sri Hartati.

Ekonom senior Indef Faisal Basri menyoroti utang luar negeri Indonesia yang terus meningkat dalam tiga tahun terakhir.

Menurut dia, saat ini pemerintah terlalu mengobral utang dalam bentuk surat berharga negara (SBN) yang cenderung dikuasai oleh pihak asing dalam mata uang asing.