Media Mainstream Harus Jadi Garda Terdepan Tangkal Hoaks

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Rizky Prabowo Rahino

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK – Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Kalbar Muhammad Syarifudin Budi menegaskan media mainstream harus menjadi garda terdepan dalam menangkal hoaks atau berita bohong.

Media mainstream mempunyai peran strategis dalam menyebarkan informasi benar, terpercaya dan bertanggung jawab.

“Media mainstream baik cetak dan elektronik harus bisa menyajikan informasi dan berita yang layak untuk dibagikan ke ruang publik. Harus ada jaminan masyarakat mengkonsumsi infromasi yang layak,” ungkapnya, Minggu (18/3/2018).

Baca: Polres Sekadau Gencar Sosialisasi Anti Hoaks Kepada Masyarakat

Ia tidak menampik bahwa era konvergensi yang ditandai hadirnya ponsel pintar atau smartphone. Kian mempermudah interaksi sosial manusia. Terlebih hadirnya media sosial lewat berbagai aplikasi chatting, masyarakat semakin mudah menyebarkan dan membagikan informasi.

“Sayangnya, informasi yang dibagikan dan disebarkan melalui media sosial tidak semuanya benar. Inilah yang menjadi tantangan bagi media sperti televisi, koran, radio dan portal berita mainstream  meng-clearkannya,” terangnya.

Media mainstream harus mampu menjaga marwah sesuai Kode Etik Jurnalistik. Media mainstream juga harus memastikan perusahaannya tidak menjadi bagian dari pembuat atau penyebar hoaks.

Baca: Polsek Pontianak Utara Wujudkan Peduli Kesehatan Anak dan Kampanye Anti Hoaks

Informasi hoaks berpotensi menimbulkan keresahan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara harus disikapi secara serius. Masyarakat harus cerdas menyikapi gejolak media sosial.

“Kita harus akui dampak hoaks ini begitu massif dan berbahaya. Jika ada 50 orang saja mendapat infromasi hoaks, lalu 50 persen atau 25 orang itu percaya dan terprovokasi, tentu saja menjadikan suasana tidak kondusif,” jelasnya.

Ia berharap masyarakat pandai memilah informasi dari media. Saat ini, banyak media mengikuti selera atau kehendak pasar.

“Ketika media mengikuti kehendak pasar, masyarakat menjadi dirugikan. Banyak siaran televisi justru berdampak negatif,” timpalnya.

Baca: Kode Etik Jurnalistik Tangkal Hoaks

Jelang Pilkada, masyarakat juga diminta berhati-hati mengkonsumsi tayangan media. Sebab, tidak sedikit dari pemilik media yang ikut adil dalam kancah politik praktis.

“Siaran media bisa mengubah perilaku dan norma sosial,” imbuhnya.

Ia menegaskan seharusnya media massa harus menyuarakan kepentingan publik. Bukan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.

“Media harus sebagai kontrol sosial. Menyuarakan kepentingan dan harapan rakyat,” tukasnya.