Pilgub Kalbar

Dugaan Ada ASN Berfoto dengan Cagub-Cawagub Kalbar, Ini Kata Bawaslu

Saya kira kesadaran harus ada, setiap orang untuk tidak melakukan pelanggaran, baik ASN maupun pemilih atau paslon

Dugaan Ada ASN Berfoto dengan Cagub-Cawagub Kalbar, Ini Kata Bawaslu
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID / RIDHO PANJI PRADANA
Komisioner Bawaslu Kalbar, Mohammad yang menangani divisi penanganan pelanggaran. 

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Ridho Panji Pradana

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Komisioner Bawaslu Kalbar, Mohammad yang menangani divisi penanganan pelanggaran menuturkan pihaknya masih menelusuri informasi adanya dugaan ASN yang foto bersama Cagub-Cawagub Kalbar.

Menurutnya, tindakan ASN yang menguntungkan Paslon, kemudian Paslon yang menguntungkan ASN tentu perbuatan pidana yang informasinya akan ditelusuri dan jika memang ada dugaan pelanggaran pidana maka akan ditangani.

(Baca: Ribuan Jemaat Hadiri Pemberkatan di Gereja MRPD Pancasila )

"Saya kira kesadaran harus ada, setiap orang untuk tidak melakukan pelanggaran, baik ASN maupun pemilih atau paslon. Untuk melihat dugaan pelanggaran tentu akan menelusuri informasi itu bisa saja dalam bentuk klarifikasi, bisa saja mencarikan bukti penguat terkait dengan keterlibatan ASN atau paslon yang melibatkan ASN," katanya, Minggu (11/03/2018).

Ia mengatakan, akan melihat dulu apakah ada unsur kesengajaan terpenuhi atau tidak, dan juga masalah waktu yang bisa saja, kata dia, kemungkinan fotonya sebelum penetapan.

(Baca: Yuk Ikut Sayembara Penulisan Cerita Bersejarah Berbasis Lokalitas )

"Maka akan dilihat, tentu karena ini tindakan pelanggaran pidana, dua alat bukti itu harus dipenuhi," terangnya.

Mohammad pun menuturkan, tentu pidana bentuknya hukuman dan denda, kalau ASN yang melakukan tindakan menguntungkan paslon sudah diatur pasal 188, tentu laranganya dipasal 71. 

Tetapi kalau paslon juga melibatkan ASN, kepala desa atau pejabat maupun aparat negara juga paslon yang akan kena. 

Namun jika bersifat massiv dan sebaran sangat luas, maka pola penangannya berbeda.

"Pidananya jalan terus, tapi perbuatan itu bisa dilakukan sanksi administrasi. Untuk palson sendiri bisa saja dibatalkan," tuturnya.

Sampai Jumat, mengenai laporan atau temuan, ia mengatakan Bawaslu masih belum merekap, walaupun sudah ada kasus yang ditangani terkait keterlibatan Kades.

Kasus itu, lanjutnya, ada ditingkat Pilgub, kemudian tingkat Pilbup.

Penulis: Ridho Panji Pradana
Editor: Jamadin
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help