Tidak Menghapus Pidana Koruptor

Jadi, jujur harus kita katakan apa yang disampaikan Kabareskrim jelas sangat tidak tepat.

Tidak Menghapus Pidana Koruptor
Ambaranie Nadia K.M
Kepala Bareskrim Polri Irjen Pol Ari Dono Sukmanto 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Pernyataan Kabareskrim Polri Komjen Ari Dono Sukmanto bahwa pejabat yang terindikasi korupsi bisa lolos dari jerat hukum asal mengembalikan uang yang dikorupsi ke kas negara tak masuk akal. Suara tidak sedap itu disampaikannya saat acara penandatanganan nota kesepahaman Kementerian Dalam Negeri melalui Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP), bersama dengan Kejaksaan Agung, Polri, pekan kemarin.

Kabarnya, nota kesempahaman itu terkait penanganan aduan korupsi di daerah. Dan, memang, seperti kita ketahui dalam sebulan terakhir ini, sejumlah pejabat di berbagai daerah ditangkap oleh KPK karena terindikasi melakukan tindak pidana korupsi.

Sebut saja yang teranyar, calon gubernur Sulawesi Tenggara bersama puteranya yang Wali Kota Kendari diamankan karena perbuatan `culas' tersebut.

(Baca: Ngeri! Detik-detik Bak Truk Fuso Ditabrak dari Samping Oleh Mobil Warna Putih )

Mendagri Tjahjo Kumolo sebagai "komandan" para pejabat di daerah pun menjadi risau gubernur, bupati dan wali kota terjaring OTT KPK. Boleh jadi, atas dasar itu pula Tjahjo perlu membuat nota kesepahamanan dengan Polri terkait pengaduan dalam penanganan korupsi dengan Polri.

Jadi, jujur harus kita katakan apa yang disampaikan Kabareskrim jelas sangat tidak tepat. Terlebih dia seorang penegak hukum jenderal bintang tiga yang tentunya menguasai bab demi bab dan pasal demi pasal aturan hukum yang ada di negeri ini. Kita semua tahu dogma bagi seorang penegak hukum adalah tidak mengenal kata kompromi terhadap setiap tindak kejahatan, apapun bentuknya.

(Baca: Ruas Jalan Rusak di Perkotaan Putussibau Akan Diperbaiki Tahun Ini )

Nota kesepahaman tersebut jelas-jelas mendegradasi tindak pidana korupsi sebagai extraordinary crime atau kejahatan luar biasa yang melekat pada tindak pidana korupsi. Walhasil, korupsi bukan lagi kejahatan luar biasa melainkan hanya kejahatan yang biasa. Sikap ini berbahaya karena dipastikan akan melahirkan "semangat korupsi dulu", kalau ketahuan baru kembalikan.

Juru bicara Mabes Polri buru-buru mengklarifikasi bahwa apa yang disuarakan Komjen Ari Dono hanyalah pendapat pribadi. Tidak salah kalau kemudian, public trust terhadap lembaga penegak hukum seperti Polri atau kejaksaan masih sangat rendah. Sejauh ini, publik masih lebih memercayakan penanganan tindak kejahatan korupsi kepada KPK.

Yang jelas, hingga saat ini tak ada satu pun aturan (hukum) yang mengatur penghapusan pidana jika ada pengembalian uang hasil kejahatan korupsinya tersangka atau terdakwa. Dalam Pasal 4 UU Tipikor nomor 31 tahun 1999/UU nomor 20 tahun 2001 secara tegas disebutkan pengembalian kerugian negara tidak menghilangkan pertanggungjawaban pelaku tindak pidana korupsi.

Pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara hanya merupakan salah satu faktor yang meringankan hukuman.

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Basaria Panjaitan menegaskan, jika penyimpangan penggunaan uang negara sudah masuk dalam ranah tindak pidana korupsi dan ditangani aparat penegak hukum khususnya KPK, pengembalian uang negara tidak akan menghentikan penyidik untuk menjerat pihak yang ikut terlibat dalam penyimpangan tersebut.

Perkara korupsi tidak bisa hilang begitu saja, sebab tindakan itu sebenarnya intinya bukan kerugian negara. Namun, perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain dengan cara melawan hukum seperti yang diatur dalam Pasal 2 dan 3 UU Tipikor. Inti deliknya adalah perbuatan. Jadi ada atau tidak ada pengembalian kerugian negara, sepanjang ada perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, maka delik itu terpenuhi.

Hal ini seharusnya menjadi pedoman lembaga-lembaga penegak hukum yang melihat suatu kejahatan bukan didasari dari sebuah empati tapi dari perbuatan (jahat) yang telah dilakukan baik secara perorangan maupun secara bersama-sama. Dikembalikan sebelum atau sesudah penyidikan itu tetap melawan hukum. Misalnya seseorang mencuri, lalu mengembalikan barang curian sebelum orang lain tahu, itu tetap tindak pidana. Harus dicamkan bahwa negara ini berlandaskan hukum, bukan belas kasihan atau empati! (*)

Penulis: Ahmad Suroso
Editor: Jamadin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved