Partai Berebut Posisi Cawapres

Mengetahui adanya dorongan agar dirinya maju lagi menjadi cawapres di Pilpres 2019, dengan halus Kalla menolaknya.

Partai Berebut Posisi Cawapres
KOMPAS.COM
Wakil Presiden Jusuf Kalla 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Usai Rapat Kerja Nasional III PDI Perjuangan di Denpasar, Bali yang berakhir Minggu (25/2) memutuskan mencalonkan kembali Presiden Joko Widodo pada Pilpres 2019, sejumlah partai politik mulai mengkaji nama-nama dari internal maupun eksternal partai untuk menjadi calon wakil presiden pendamping Jokowi.

PDI-P mulai menggadang-gadang sejumlah nama. Satu satu nama yang mengemuka adalah kembali memasangkan Jokowi dengan Wapres Jusuf Kalla. Masalahnya, Pasal 7 UUD 1945 memberikan batasan terkait dengan masa jabatan presiden dan wakil presiden. Presiden dan wakil presiden memegang jabatan selama lima tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan.

Artinya, presiden dan wakil presiden hanya dapat dipilih kembali untuk jabatan yang sama untuk satu kali masa jabatan alias maksimal dua periode jabatan. Adapun Kalla yang merupakan kader Partai Golkar itu sebelum menjadi wapres periode 2014-2019 juga menjadi wapres pada periode 2004-2009.

Namun PDIP masih terus mengkaji kemungkinan Wapres Kalla tetap bisa jadi cawapres Jokowi. Mendagri Tjahjo Kumolo menilai pengaturan masa jabatan presiden dan wakil presiden (wapres) dalam Pasal 7 UUD 1945 multitafsir. Karena itu, mantan Ketua Tim Pemenangan Jokowi-JK pada Pilpres 2014 itu berencana meminta fatwa Mahkamah Konstitusi (MK) terkait aturan tersebut.

Mengetahui adanya dorongan agar dirinya maju lagi menjadi cawapres di Pilpres 2019, dengan halus Kalla menolaknya.

(Baca: Batu Gajah! Lokasi Wisata Yang Harus Tahu dan Dikunjungi di Batu Ampar )

"Kita tidak ingin nanti terjadi seperti waktu Orde Baru. Pada saat itu, Pak Harto tanpa batas gitu, kan, jadi kita menghargai filosofi itu," katanya saat membuka Rapimnas Lembang 9, di Jakarta, Senin (26/2). Sikap Kalla itu patut kita hargai, menunjukkan ia sebagai seorang negarawan yang tidak haus kekuasaan.

Partai Golkar yang sebelumnya sudah mengumumkan juga mencalonkan Jokowi sebagai capres 2019 belum menyebut siapa cawapres yang akan diajukannya. Namun mantan Ketua Umum DPP Partai Golkar, Setya Novanto di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (26/2) menyebut nama mantan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo sebagai sosok yang tepat mendampingi Jokowi.

Latar belakang Gatot sebagai militer dinilai cocok mendampingi Jokowi yang berasal dari unsur sipil. Faktor lain Gatot dinilai juga bersih. Meski demikian, Novanto menyerahkan kepada Airlangga Hartarto sebagai Ketua Umum DPP Partai Golkar untuk menentukan nama cawapres yang bakal disodorkan kepada Jokowi.

Memang tak bisa dipungkiri, dengan diumumkan lebih awal, pencapresan Jokowi diyakini dongkrak elektabilitas PDIP. Wakil Sekretaris Jenderal Partai Kebangkitan Bangsa Lukman Edy menilai, karena Jokowi kurang kuat dukungan dari komunitas Islam, maka sebaiknya dari kalangan Muslim atau santri. Ada nama Zulkifli Hasan dari PAN, Muhaimin Iskandar (Cak Imin) dari PKB, dan Romahurmuziy dari PPP yang santer disebut calon pendamping Jokowi.

Berdasarkan hasil survei Poltracking Indonesia yang dirilis Jumat, peringkat Kalla menduduki angka tertinggi dibanding cawapres lainnya yang diunggulkan jadi pendamping Jokowi. Wakil Presiden Jusuf Kalla 15.9 %, Gatot Nurmantyo 7,9%, Ridwan Kamil 6,1%. Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar 5.2%, Khofifah Indar Parawansa 4,4%.

Sedangkan bila tanpa nama Jusuf Kalla, urutannya sebagai berikut: Agus Harimurti Yudhoyono: 12,4%, Anies Rasyid Baswedan 12,1%, Gatot Nurmantyo 11,4%, Ridwan Kamil 10,4%, Muhaimin Iskandar 7,0%, dan Khofifah Indar Parawansa 5,5%.

Jokowi sendiri mengaku masih belum menetapkan kriteria dan siapa calon pendampingnya hingga saat ini. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu masih akan membicarakannnya dengan semua partai. Tentu saja tarik-menarik kepentingan partai-partai pendukung menarik untuk dicermati. Tapi tentu saja, Jokowi pasti akan memilih pendampingnya yang paling kecil resistensinya, baik dari parpol maupun masyarakat. (*)

tribunpontianak
instagram.com/tribunpontianak
Penulis: Ahmad Suroso
Editor: Jamadin
Ikuti kami di
KOMENTAR

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help