Dewan Minta Persoalan SPBU Ketapang Mandiri Segera Diselesaikan

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Subandi

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, KETAPANG – Terkait Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Ketapang Mandiri sudah beberapa hari tak beroperasi. Lantaran terajadi kisruh antara Pemkab Ketapang dan pengelola lamanya. Ini terjadi sejak Pemkab Ketapang menon aktifkan Direktur yang lama.

Kemudian menunjuk Pelaksana Tugas Direktur baru terhadap perusahaan itu. Lantaran beranggapan perusahaan itu milik Badan Udaha Milik Daerah (BUMD). Namun ternyata pengelola lama menganggap bahwa itu buka milik BUMD.

Lantaran PT Ketapang Mandiri berdiri sendiri sesuai akta notaries dan ditetapkan Kementerian Hukum dan HAM. Terhadap persoalan tersebut sangat disayangkan beberapa pihak seperti Anggota DPRD Ketapang dan lain-lain.

“Kita minta agar persoalan itu segera diselesaikan. Khususnya mengenai legal standing agar Ketapang Mandiri benar-benar sepenuhnya milik Pemda Ketapang,” kata Anggota DPRD Ketapang, Ignasius Irawan kepada wartawan di Ketapang, Minggu (25/2).

Terlebih terkait kontribusi PT Ketapang Mandiri kepada Pemkab Ketapang. Ia kecewa lantaran Pemkab Ketapang sudah menyertakan modal cukup besar hingga miliaran. Tapi pemasukan pertahunnya untuk Pemkab Ketapang hanya sekitar Rp 25 juta.

“Pada hal kita punya teman pemilik SPBU yang penghasilannya hanya untuk fee penjualan minyak saja perbulan bisa mencapai Rp 100 juta lebih. Kita heran kenapa Ketapang mandiri hanya Rp 25 jutaan setahun,” ungkapnya.

Ia juga melinai selama ini Pemda Ketapang seolah hanya dikasi alakadarnya. Bahkan terkesan mengemis mengenai kontribusi itu. “Pada hal tanah yang dibangun SPBU Ketapang Mandiri juga milik Pemerintah,” ucapnya.

“Kita berharap Pemda dapat mengambil alih semuanya. Sehingga Ketapang Mandiri termasuk SPBU itu benar-benar menjadi milik Pemda dan bermanfaat bagi daerah. Apalagi modalnya dari Pemda dan tanahnya juga milik Pemda,” lanjutnya.