Buat Resak Masyarakat, FPRK Minta Aparat Penegak Hukum Audit Ketapang Mandiri

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Subandi

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, KETAPANG – Terkait kisruh mengenai legal standing Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Ketapang Mandiri.

Pemkab Ketapang menganggap itu milik Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Sedangan pengelola lama menganggap bukan BUMD.

Ketua Front Perjuangan Rakyat Ketapang (FPRK), Isa Anshari meminta persoalan itu segera diselesaikan. Lantaran dampaknya membuat resah masyarakat karena tidak bisa mengisi minyak untuk kebutuhan bahan bakar kendaraanya.

Baca: Buka Pekan Promosi dan Kuliner, Pjs Wali Kota Pontianak Pesan Jaga Ketertiban Jelang Pilkada

Kemudian ia juga meminta agar aparat penegak hukum atau pihak berwenang lainnya untuk melakukan audit. Lantaran menurutnya modal usaha yang dijalankan Ketapang Mandiri memakai anggaran Pemda Ketapang.

“Jadi kita minta Persoalan Ketapang Mandiri itu cepat diselesaikan. Kemudian juga dilakukan audit agar semuanya jelas terkiat dana Pemerintah itu,” kata Isa kepada awak media di Ketapang, Minggu (25/2/2018).

Ia menegaskan lantaran menggunakan modal dari dana Pemerintah. Maka pengeluaran dan pemasukannya selama ini tentu harus jelas.

“Semua harus ada pertanggunggungjawabannya karena itu uang masyarakat banyak juga,” ucapnya.

Permintaan audit ini juga karena ia mendengar kontribusi yang diberikan Ketapang Mandiri tidak sesuai dengan modal dari Pemda Ketapang. Lantarn informasi yang ia dapaat modal dari Pemda Ketapang Rp 3 Miliaran lebih.

Sedangkan kontribusi dari Ketapang Mandiri untuk Pemda Ketapang tak sampai Rp 30 juta pertahun. “Bayangkan saja modal diberikan milyaran tapi pemasukan segitu saja. Jadi ini harus jelas jangan sampai daerah dirugikan,” tegasnya