DPRD Kayong Utara Akan Bentuk Tim Selesaikan Pergeseran Kawan Taman Nasional

DPRD Kabupaten Kayong Utara, guna membahas permasalahan kawasan Taman Nasional yang saat ini luas wilayah kawasan Taman Nasional terus bertambah

DPRD Kayong Utara Akan Bentuk Tim Selesaikan Pergeseran Kawan Taman Nasional
TRIBUPONTIANAK.CO.ID/MUHAMMAD FAUZI
Beberapa Kepala Desa sampaikan keluhannya ke DPRD terkait zona kawasan Taman Nasional yang semakin tahun semakin luas, hingga memasuki ke permukiman masyarakat 

Laporan Wartawan Tribun Potianak Muhammad Fauzi

TRIBUNPONTIANAK. CO. ID, KAYONG UTARA - Beberapa perwakilan masyarakat melalui Kepala Desa, BPD melakukan audensi ke DPRD Kabupaten Kayong Utara, guna membahas permasalahan kawasan Taman Nasional yang saat ini luas wilayah kawasan Taman Nasional terus bertambah, hingga memasuki ke perkebunam warga, bahkan kepermukiman warga.

Wakil Ketua DPRD Kayong Utara Tajudin yang memimpin rapat permasalahan kawasan Taman Nasional mengatakan akan segera membentuk tim untuk memperjelas patok batas kawasan Taman Nasional yang sudah sejak lama menimbulkan kegelisahan di masyarakat, karena berdasarkan informasi yang disampaikan beberapa Kepala Desa, luas wilayah kawasan Taman Nasional sudah sampai ke permukiman penduduk akibat adanya perluasan kawasan Taman Nasional, yang dilindungi.

Baca: Truk Bawa Kayu vs Motor di Yam Sabran, Korban Terpental Hingga ke Tengah Jalan

"Kita akan membentuk tim, akan menyampaikan permasalahan ini ke TNGP Provinsi dan DPRD Provinsi, besama-sama mengawal keluhan masyarakat di Desa ini. Ada pergesaran patok, sekitar 108 ribu hektar sekian, bisa berubah, paling tidak bisa keluar dari lahan masyarakat, karena sudah masuk kelahan permukiman rumah penduduk," terang Tajudin, Selasa (6/2) sore saat memimpin audensi dengan beberapa Kepala Desa yang wilayahnya berbatasan langsung dengan kawasan Taman Nasional.

Bahkan, untuk Prona yang diusulkan Desa setempat diakui Tajudin tidak dapat direalisasikan karena masuk di dalam kawasan Taman Nasional, sehingga mempersulit masyarakat yang berbatasan langsung dengan Taman Nasional.

"Seperti yang disampaikan Ketua BPD Pangkalan Buton tadi, mereka mau mengajukan Prona saja sudah tidak bisa karena sudah terpeta masuk kawasan hutan lindung, ini yang sangat memprihatinkan,"ungkapnya.

Baca: Warga Percaya Sutarmidji Beri Solusi Bangun Daerah Pelosok

Bahkan dengan terusnya pergesaran luas wilayah kawasan Taman Nasional ini diakui pria berkumis ini, pihak Desa maupun pemerintah daerah akan kesulitan melakukan pembangunan, karena berbenturan dengan kawasan Taman Nasional.

"ini tentu menghambat pembangunan, Kabupaten juga tidak bisa membangun kalau itu di dalam kawasan (Hutan Lindung) terlebih juga di Desa, karena Dana ADD Desa ini cukup besar, bagaimana mereka mau membangun Desa kalau itu masuk dalam kawasan hutan lindung," tuturnya.

Baca: Ayu Ting Ting Sindir Nagita Slavina Kayak Gini, Raffi Ahmad Terlihat Murka

Pada intinya diakui Tajudin, Tim yang di bentuk ini diaharapkan dapat memperjuangkan keinginan masyarakat, yang mana harapan mereka pihak Pemerintah dapat melakukan pergesaran patok luas wilayah kawasan hutan lindung ini, agar masyarakat dapat beraktivitas sebagai mana mestinya tanpa harus berbenturan dengan hukum.

"Harapan masyarakat tadi seperti yang disampaikan Kepala Desa, mereka ingin patok ini bergeser, karena masuk di kelahan pertanian warga dan permukiman warga,"harapnya.

Penulis: Muhammad Fauzi
Editor: madrosid
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved