KMKS Kecewa, Masih Ada Jabatan Kepala OPD di Lingkungan Pemkab Sambas Yang Kosong
Tak hanya itu saja, Deki juga mengaku kecewa lantaran masih banyak orang-orang lama yang menempati Kepala Dinas.
Penulis: Tito Ramadhani | Editor: Dhita Mutiasari
lihat foto
Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Tito Ramadhani
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, SAMBAS - Ketua Komite Mahasiswa Kabupaten Sambas (KMKS), Deki mengungkapkan, perombakan jabatan struktural dan fungsional yang dilakukan oleh Bupati Sambas, Atbah Romin Suhaili pada Rabu (17/1/2018) lalu.
Diharapkan mampu memberikan perubahan terhadap pembangunan di Kabupaten Sambas.
Baca: AMPPKS Desak Bupati Sambas Segera Isi Kekosongan Jabatan Pimpinan 7 OPD
"Dan pejabat yang telah dilantik tersebut, bisa segera membantu Bupati dan Wakil Bupati untuk merealisasikan janji politiknya kepada masyarakat Kabupaten Sambas," ungkapnya, Minggu (21/1/2018).
Namun, dalam perombakan struktural jabatan eselon di lingkungan Pemkab Sambas tersebut, Deki mengaku kecewa lantaran masih ada kepala OPD yang belum terisi.
Baca: Pemkab Sambas Akan Lelang Terbuka 7 Jabatan Kepala OPD, Ini Penjelasan Atbah
"Semua orang menunggu kabinet pemerintahan ini kan sudah lama, lalu kemudian kemarin ternyata masih ada jabatan yang kosong, ini tentunya akan mempengaruhi kinerja Bupati lagi," jelasnya.
Tak hanya itu saja, Deki juga mengaku kecewa lantaran masih banyak orang-orang lama yang menempati Kepala Dinas.
Sehingga ia menilai, hal ini bukanlah perombakan namun hanya perubahan jabatan.
"Saya kira akan banyak yang muda dan baru-baru yang saat ini sudah sebagai Pejabat Eselon II, karena Bupati-nya juga masih muda. Tapi masih banyak juga yang lama, tapi tak apalah itu keputusan Bupati dan kita harus hormati," terangnya
Ia berharap, pejabat yang sudah dilantik kemarin dapat segera membantu pemerintahan Atbah-Hairiah, untuk merealisasikan janji-janji politiknya pada masa kampanye dahulu. Pada tahun 2018 ini, baik itu realisasi penyerapan anggaran, agar tidak rendah seperti tahun kemarin.
"Maupun janji politik yang sudah sangat di tunggu oleh masyarakat. Kami berharap tahun ini agar penyerapan anggaran yang lambat seperti tahun kemarin tidak terjadi lagi, yang berakibat pada pemotongan DAK dari pusat," ujarnya.
Deki juga menyarankan kepada Bupati Sambas, jika tolak ukur kinerja yang sudah di tandatangani oleh pejabat Eselon II tidak bisa tercapai dalam 6 bulan kerja, ke depan maka harus diganti atau di roling kembali dalam rangka percepatan pembangunan Kabupaten Sambas.
"Mengingat bahwa kepemimpinan Atbah-Hairiah yang sudah memasuki tahun ke-2 ini," sambungnya.
