Pilgub Kalbar

Amankan Pilgub Kalbar, Polres Ketapang Kerahkan 400 Personel

Tujuannya guna mensukseskan pemilihan gubernur Kalbar 2018 yang juga diselenggarakan di Ketapang

Penulis: Subandi | Editor: Jamadin
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID / SUBANDI
Kapolres Ketapang, AKBP Sunario menyematkan pita ke anggotanya sebagai tanda dimulainya Operasi Mantap Praja 2018 di Ketapang saat apel di halaman Mapolres Ketapang, Jumat (5/1) 

Laporan Wartawan Tribun Pontianak Subandi

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, KETAPANG - Polres Ketapang melaksanakan Apel Gelar Pasukan OPS Mantap Praja 2018 di halaman Mapolres Ketapang, Jumat (5/1). Apel yang pimpin Kapolres Ketapang, AKBP Sunario ini diikuti sekitar 400 pasukan gabungan terdiri anggota TNI, Polri dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).

Kapolres mengatakan apel ini dalam rangka pengamanan Pemilihan Umum (Pemilu) kepala daerah. Khususnya di Ketapang yakni pelaksanaan Pemilu Gubernur (Pilgub) Kalbar 2018. Sehingga apel ini dilaksanakan untuk mengecek kesiapan seluruh personel pengamanan.

Serta kelengkapan sarana dan prasarana pendukungnya yang meliputi keterpaduan lintas sektor. "Tujuannya guna mensukseskan pemilihan gubernur Kalbar 2018 yang juga diselenggarakan di Ketapang," kata Kapolres kepada wartawan di Ketapang, Jumat (5/1).

(Baca: Sempat Sembuh, Beni Ceritakan Sakit yang di Derita Ayahnya )

Ia menegaskan semangat apel ini agar semuanya terus menjaga dan meningkatkan kedamaian dan kekondusifan daerah. Sehingga pelaksanaan Pilgub Kalbar yang juga dilaksanakan di Ketapanag berlangsung lancar dan sukses. Menurut Kapolres tentu hal tersebut perlu peran serta dan dukungan semua pihak termasuk masyarakat.

"Jadi apel ini untuk menggugah kita semua untuk menyadari betapa pentingnya menjaga situasi Kamtibmas (keamanan dan ketertiban masyarakat-red) yang kondusif. Sehingga pembangunan akan berjalan lancar dan kehidupan kita tenang, aman dan damai," ucapnya.

(Baca: Para Kerabat Berkumpul, Inilah Suasana Duka di Kediaman Petrus Lengkong Wafat )

Kapokres menjelaskan Pilkada merupakan pesta demokrasi yang sarat dengan berbagai dinamika. Sehingga peran TNI, Polri dan stakeholder lainnya sangat besar dalam mengawal dan mengamankan proses Pilkada. Lantaran ada beberapa potensi gangguan selama Pilkada yang harus dicegah.

Di antaranya praktek kecurangan pemilihan oleh siapa saja termasuk penyelenggara Pilkada yang berpotensi menimbulkan konflik. Termasuk upaya pihak tertentu seperti teroris yang ingin menciptakan gangguan Kamtibmas. Misalnya menyebarkan provokasi terkait isu yang dikaitkan dengan suku, agama, etnis dan lain-lain.

"Jadi Operasi Mantap Praja 2018 ini dilaksanakan dengan mengedepankan tindakan preemtif dan preventif. Kemudian jajaran TNI dan Polri harus senantiasa menjaga netralitas dan profesionalitas," ujarnya.

Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved