APBD Kapuas Hulu 2018 Menurun, Jakius: Tugas Pemkab Tak Terlalu Berat

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Sahirul Hakim

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, KAPUAS HULU - APBD Kapuas Hulu tahun 2018 mengalami penurunan kurang lebih sebesar Rp 11.153 miliar. Jika dibandingkan dengan total pendapatan daerah pada APBD murni tahun anggaran 2017 kurang lebih sebesar Rp 1.619 triliun, maka total pendapatan daerah tahun 2018 mengalami penurunan.

Sedangkan rencana belanja daerah Kapuas Hulu tahun anggaran 2018, secara keseluruhan kurang lebih sebesar Rp 1.632 triliun.

Belanja daerah ini terdiri dari belanja tidak langsung kurang lebih sebesar Rp 906 miliar. Kalau belanja langsung diperkirakan kurang lebih sebesar Rp 725 miliar.

(Baca: Komunitas Peduli Literasi Media Kalbar Gelar Aksi Kolaborasi  )

Menyikapi hal tersebut, satu di antara  warga Kapuas Hulu Jakius Hasan menyatakan, pada dasarnya tugas pemerintah daerah Kapuas Hulu tidak terlalu besar, mungkin bagaimana program kerjanya sesuai janji politik kepala daerah tersebut.

"Kalau untuk pembangunan di desa, saya pikir saat ini desa sangat banyak anggaran, jadi desa itu sendiri sudah mampu memajukan, dan mengembangkan infrastruktur desa daerah masing-masing," ucapnya kepada Tribunpontianak, Minggu (19/11/2017).

Menurut Jakius, sebenarnya kepala desa tak perlu lagi meminta-minta proposal ke pemerintah daerah, karena dari DD dan ADD cukup besar anggarannyta. "Kalau masih minta ke pemerintah daerah, untuk membangun desanya itu sudah terlalu, berarti kepala desa itu tak mampu membangun desa," ujarnya.

Maka dari Jakius sangat sependapat, program kerja kepala SKPD harus dan wajib disesuai dengan visi misi bupati. Karena sudah jelas jabatan kepala SKPD merupakan jabatan politik, biarpun melalui seleksi dan sebagainya tapi tak mungkin tidak ada ikut campur politik kepala daerah. "Maka wajar kalau bupati atau kepala daerah, menegaskan supaya program kerja SKPD harus sesuai dengan visi misi buapti," ungkapnya.

Warga Kapuas Hulu lainnya, Suhardi menuturkan kalau program SKPD sudah tak sesuai dengan visi misi kepala daerah, maka alamat pemerintahan tersebut akan diambang kehancuran. "Bayangkan ada seorang kepala daerah, tapi visi misinya tak dipakai SKPD, maka sia-sialah politik kepala daerah tersebut," ucapnya.

Terkait masalah anggaran kecil atau besar kata Suhardi, untuk sekarang ini tidak akan bisa mengubah pembangunan di Kapuas Hulu, karena sudah dari dulu Bumi Uncak Kapuas kemajuannya tak terlalu pesat, sebab masih banyak jalan-jalan kabupaten yang hingga sekarang tak dikerjakan.

"Contoh salah satunya di kecamatan silat hulu dan silat hilir, jalannya sudah puluhan tahun tak pernah dikerjakan oleh pemerintah daerah. Jadi kurang diperhatikan oleh kepala daerah. Ya kita memaklumi anggaran kecil katanya," ucapnya.

Menurutnya, adanya anggota DPRD khususnya didapil tiga yang mencangkup kecamatan silat hilir dan hulu, selama ini tak berfungsi sama-sama sekali. "Banyak janji palsu ditelingga masyarakat, hingga sekarang omong kosong saja," ungkapnya.