Stop Femicide dan Persekusi

Tindak main hakim sendiri ini telah meruntuhkan integritas dan martabat korban secara personal, termasuk juga keluarganya,

Stop Femicide dan Persekusi
ISTIMEWA
Nyawa Dokter Letty Harus Berakhir Tragis, Nyawanya Melayang di Tangan Suaminya Helmy 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Maraknya kasus-kasus pembunuhan terhadap perempuan dan penghakiman massa atau persekusi semakin menggerus rasa aman dan kemanusiaan kita. Tindakan persekusi main hakim sendiri atas nama moralitas kerap kali dijadikan alasan untuk melakukan tindakan kekerasan seksual kepada perempuan, termasuk dengan cara-cara menebar ketakutan yang menyasar pada tubuh perempuan. Ini menjadi alarm bagi Negara dan kita semua.

Terbaru, menimpa seorang perempuan yang berprofesi sebagai dokter ditembak mati oleh suaminya sendiri di Jakarta, merupakan sebuah femicide (pembunuhan terhadap perempuan karena dia seorang perempuan) baru-baru ini.

Kemudian, kasus penghakiman massa terhadap sepasang muda-mudi di Cikupa Tangerang yang dituduh berbuat "mesum" dilakukan dengan cara menelanjangi mereka, memvideokan dan memviralkannya beberapa hari lalu.

Ironisnya, sejoli yang dituduh mesum di dalam kontrakan di Kelurahan Sukamulya, Cikupa, Kabupaten Tangerang itu, ternyata tidak dalam keadaan bugil saat digerebek warga setempat yang dipimpin Ketua RT. Justru mereka tengah asyik menyantap makan malam saat warga merangsek masuk ke kontrakan tersebut. Namun massa memaksa sejoli itu mengaku berbuat mesum. Lalu menelanjangi, mengarak, menvideokan dan memviralkanya.

Kita mengapresasi langkah cepat kepolisian yang sudah menangkap para tersangka penganiayaan terhadap sejoli itu, R dan M yang tak lain adalah Ketua RT, Ketua RW, dan warganya. Tanpa pembuktian melalui proses hukum, masyarakat sama sekali tidak punya hak untuk melakukan penghukuman, penganiayaan, dan melanggar hak kebebasan orang lain yang dijamin dalam Konstitusi.

Tindakan tersebut sebagai bentuk penyiksaan seksual dan penghukuman yang tidak manusiawi dan bernuansa seksual yang dilakukan oleh masyarakat. Dalam RUU Penghapusan Kekerasan Seksual, penyiksaan seksual dilakukan dengan tujuan menghakimi atau memberikan penghukuman atas suatu perbuatan yang diduga telah dilakukan olehnya ataupun oleh orang lain untuk mempermalukan atau merendahkan martabatnya.

Tindak main hakim sendiri ini telah meruntuhkan integritas dan martabat korban secara personal, termasuk juga keluarganya, dan akan berdampak panjang pada masa depan korban. Oleh karenanya setuju dengan desakan Komnas Anti Kekerasan terhadap Perempuan, negara perlu segera mengesahkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual guna memberikan instrumen perlindungan yang berpihak pada korban dan memberikan efek jera pada pelaku.

Mengenai kasus dr L yang ditembak mati suaminya sendiri di tempat praktiknya, salah satunya, almarhum telah melapor polisi atas Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang dialami.

Tetapi sayangnya polisi tidak menahan pelaku dan tidak memberikan perlindungan sementara kepada korban. Padahal UU PKDRT menyebutkan terdapat 10 pasal khusus mengatur tentang perlindungan sementara dan perintah perlindungan untuk korban.

Kita turut berduka dan mengutuk keras kasus-kasus femicide maupun persekusi terhadap perempuan yang sering terjadi. Data Komnas Perempuan mencatat 5 kasus pengaduan femicide yang dilaporkan langsung ke Komnas Perempuan. Kemudian melalui penelusuran kliping di media di tahun 2017 saja, ada sekitar 15 kasus pembunuhan perempuan, termasuk dr L.

Di tahun 2016 kasus-kasus yang mencuat antara lain kasus pembunuhan dan perkosaan berkelompok YY di Bengkulu, kisah korban yang diperkosa lalu dibunuh dengan gagang cangkul menancap di vagina korban, pembunuhan dan kekerasan seksual kepada F anak 9 tahun di Kalideres, Pembunuhan korban yang dibuang dalam kardus di bawah jalan tol, pembunuhan (mutilasi) ibu hamil di Tangerang karena relasi personal janji nikah (eksploitasi seksual).

Melihat banyaknya kasus femicide tersebut, maka semestinya Polri harus siaga penuh untuk menjaga dan menjamin keamanan pelapor atau perempuan yang terindikasi terancam jiwanya.
Kemudian masyarakat, termasuk keluarga besar, tempat kerja, organisasi, lembaga pendidikan hendaknya menjadi bagian untuk pencegahan dan perlindungan berbasis komunitas. Semoga. (*)

Penulis: Ahmad Suroso
Editor: Jamadin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved