"Sebagai Upaya Tandingan KPK" JARI Kalbar Minta Kaji Ulang Densus Tipikor

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Rizky Prabowo Rahino

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Manager Program Setapak-JARI Indonesia Borneo Barat, Faisal Riza meminta Pemerintah Pusat kaji ulang pembentukan Densus Tipikor. Ia menganggap ada kemungkinan upaya membuat tandingan KPK.

Pasalnya, wacana pembentukan semakin menyeruak di tengah KPK diserang oleh berbagai pihak.

"Terutama usai ada Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket KPK oleh DPRD, seperti momentum ya. Saya harap dikaji ulang secara lebih mendalam," ungkapnya, Minggu (22/10/2017).

Sebenarnya, masih banyak upaya lain agar penanganan korupsi optimal. Tidak hanya ujug-ujug membentuk Densus Tipikor.

(Baca: Sopir Opelet Ini Tak Menyangka Dapat Sepeda Motor, Ini Pengakuannya )

Satu diantara upaya lain dan berjalan saat ini adalah pemaksimalan peran kepolisian melalui Direktorat Tipikor Mabes Polri.

"Jika di tingkat Polda, fungsi ini berada di dalam Direskrimsus. Ini saja diperkuat dan dioptimalkan. Evaluasi jika ternyata belum maksimal. Apa sebabnya, kenapa selama ini belum maskimal. Lantas perbaiki sembari menguatkan sinergisitas bersama Kejaksaan dan KPK dalam mengatasi korupsi," jelasnya.

Faisal Riza menilai pembentukan Densus Tipikor hanya sebagai upaya memperkuat Direktorat Tipikor Mabes Polri saat ini. Seperti Brimob menjadi Korps Brimob atau Direktorat IV Anti Teror menjadi Densus 88 Anti Teror.

"Ini menurut pendapat saya. Sebenarnya ya, upaya penanganan pemberantasan korupsi ini sudah jalan sejak dulu, bahkan sebelum ada wacana Densus Tipikor ini. Mendingan perkuat yang sudah ada saja. Kalau mau bentuk Densus tentu perlu dana besar. Jika nanti hasilnya juga sama, kan sayang dana besar itu. Rp 2,7 Triliun lho," tandasnya.