DPR RI Minta Pemerintah Jamin Harga Minimal Karet Rp 10 Ribu

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Ridhoino Kristo Sebastianus Melano

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Daniel Johan meminta pemerintah bekerjasama dengan provinsi menjamin harga minimal karet Rp 10 ribu perkilo.

Jaminan harga ini dilakukan melalui Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Program tersebut akan masuk ke dalam BUMD.

"Itu anggapannya subsidi khusus terhadap petani karet," katanya, Sabtu (21/10/2017).

(Baca: Beri Tausiah Subuh Sambut Hari Santri, Ini Ajakan Kabiro AUAK IAIN Pontianak  Syahrul Yadi )

Program ini, jelasnya seperti Bulog saja, tetapi ini sifatnya jangka pendek. Bila harga pasar sudah mencapai Rp 10 ribu perkilo, maka programnya selesai.

Sehingga BUMD dianggap sebagai Bulog lokal yang diwajibkan membeli karet seharga Rp 10 ribu perkilo. Selisihnya itu disubsidi oleh pemerintah pusat.

"Pasti ada standarnya dalam pembelian karet ini," jelasnya.

(Baca: Alumni Pesantren Assalam Akan Laksanakan Reuni Akbar di Hotel Dangau )

Karet yang dibeli BUMD satu di antaranya adalah untuk pemanfaatan aspal.

BUMD kemudian menjual karet yang dibeli kepada pemerintah yang menggunakan aspal jalanan.

Selain itu, ia juga mendorong membuat program alternatif yakni ternak.

"Itu yang kita dorong," ungkapnya.

(Baca: Neymar Belum Move On Dari Barcelona, Foto Ini Buktinya )

Satu di antara warga, Mario (23) berharap pemerintah memperhatikan petani karet di Kalimantan Barat.

Menurutnya, petani karet di Kalbar sebagian beralih profesi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

"Negara harus hadir menjamin kesejahteraan petani karet," katanya.

Ia mendorong pemerintah menjamin kestabilan harga dan memberikan subsidi khusus kepada petani karet