Ini Komentar Warga Kapuas Hulu Terhadap NGO
Apa lagi banyak NGO saat ini sering membawa Orang Asing ke dalam negeri, katanya dengan tujuan penelitian dan sebagainya.
Penulis: Sahirul Hakim | Editor: Dhita Mutiasari
Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Sahirul Hakim
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, KAPUAS HULU - Terhadap kinerja Non-governmental organizations (NGO ) di Kapuas Hulu yang katanya belum memberikan manfaat besar untuk masyarakat, juga mendapatkan komentar dari beberapa warga Kapuas Hulu.
Seperti komentar dari Juliansyah menyatakan, keberadaan NGO di Bumi Uncak Kapuas cukup banyak namun belum memberikan mamfaat besar untuk masyarakat. Sehingga program dari NGO harus betul-betul sesuai harapan dari masyarakat.
"Adanya para NGO seharusnya membantuk kinerja dari pemerintah, untuk membangun dan kesejahteraan masyarakat. Sehingga pemerintah sangat merasa terbantu dengan keberadaan NGO," ujarnya kepada Tribunpontianak.co.id, Jumat (20/10/2017).
(Baca: DPRD Ketapang Harap PLN Maksimalkan Pelayanan )
Menurutnya, jangan sampai kapuas hulu yang merupakan kawasan konservasi hanya menjadi ladang bagi NGO untuk menjualkaan programnya ke pihak luar negeri, demi mendapatkan anggarannya.
"Kita harap NGO tak seperti itu, karena yang dirugikan adalah masyarakat," ungkapnya.
Warga lainnya, Budi Surya menuturkan harus ada ketegasan dari pemerintah daerah baik kabupaten, provinsi, atau pusat, untuk menindak tegas bagi NGO atau LSM yang tak bekerja sesuai dengan aturan.
"Kalau dibiarkan, dalam arti program kerja semaunya mereka maka masyarakat pasti dirugikan," ucapnya.
(Baca: Cegah Kanker Payudara, IAD Sekadau Berikan Tes Gratis Kepada Ibu-ibu )
Maka dari itu tegasnya, pemerintah harus selektif kepada NGO yang masuk ke daerah.
Apa lagi banyak NGO saat ini sering membawa Orang Asing ke dalam negeri, katanya dengan tujuan penelitian dan sebagainya.
"Kita tak tahu apa tujuan sebenarnya mereka datang ke Indonesia. Kalau terjadi hal yang tak dinginkan, siapa mau bertanggungjawab," ujarnya.
Budi menambahkan, kebanyakan NGO didanakan oleh pihak luar negeri untuk masuk ke Indonesia. Maka dari itu pemerintah harus selektif.
"Memang kita tak bisa bekerja sendiri membangun daerah, tapi kalau masyarakat jadi korban, sama juga membunuh diri sendiri," ungkapnya.