Entaskan Kemiskinan, Indikator Keberhasilan Pembangunan

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Alfon Pardosi

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, LANDAK - Wakil Bupati (Wabup) Landak Herculanus Heriadi mengatakan, Musrenbang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan penjabaran dari visi dan misi dan program Bupati dan Wakil Bupati.

"Yakni memuat tentang tujuan, sasaran, strategis arah kebijakan pembangunan daerah, dan keuangan daerah. Serta program perangkat daerah dan lintas program daearah," ujar Heriadi saat membuka Musrenbang RPJMD pada Jumat (20/10/2017).

(Baca: Hari Ini, Wawako Akan Bincang Live Bersama Tribun Pontianak )

Lanjutnya lagi, karena Musrenbang RPJMD menurutnya penting, sehingga perlu didukung dari berbagai pihak termasuk DPRD.

"Tapi hari ini hanya dihadiri oleh satu anggota DPRD Landak, untuk itu kita beri tepuk tangan dulu," ucapnya kepada peserta Musrenbang.

Dijelaskan Wabup, musyawarah perencanaan pembangunan merupakan rangkaian proses strategis yang dibangun sebagai wahana untuk berdiskusi berdiskusi, berembug atau melakukan tukar pikiran dan pendapat antar pemangku kepentingan.

(Baca: Fahri Hamzah Sebut Janji Kampanye Jokowi Memudar, Gagal Sebagai Solidarity Maker )

Baik Pemerintah, akademis, swasta mau pun masyarakat yang menjadi momentum penting dalam mengakomodir usulan-usulan pembangunan dari bawah. Artinya pembangunan saat ini tidak hanya mengedepankan aspek top down planing.

"Melainkan mengakomodir pula pendapat, sasaran, masukan, dan pemikiran-pemikiran positif dari bawah atau lebih dikenal dengan bottom up planning," ungkap Wakil Bupati Landak dua periode ini.

(Baca: Kebakaran Hanguskan Toko Boneka, Pemadam Masih Berjibaku )

Selain itu kata Heriadi, dalam RPJMD tahun 2017-2022 bisa juga untuk kerangka dalam penyusunan APBD tahun 2018.

Kemudian untuk tingkat keberhasilan pembangunan di Kabupaten Landak.

"Ada beberapa indikator keberhasilan, mulai dari mengentaskan kemiskinan, menguranggi penganguran, masalah kesehatan baik gizi anak dan pola hidup sehat, masalah IPM. "Itu kunci keberhasilan kalau mau APBD benar-benar diterima masyarakat," tambahnya.

Untuk itu Heriadi berharap, Musrenbang RPJMD bisa berjalan dengan baik dan lancar.

"Kalau RPJMD ini tidak tersusun, kami selalu kepala daerah baik Bupati dan Walil Bupati maka dapat hukuman dari Mendagri. Jadi ini menjadi kunci keberhasilan kita," tutupnya