Wajib Non Tunai di SPBU di Kritisi, Apa Semua Masyarakat Punya Kartu?

Ia mengatakan perlu dilakukan sosialisasi secara menyeluruh agar masyarakat mengetahui gerakan non tunai.

Penulis: Tri Pandito Wibowo | Editor: Dhita Mutiasari
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/MASKARTINI
Ketua Komite Tetap Keuangan Dan Perbankan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kalbar, Pieter Gunawan 

Laporan Wartawati Tribun Pontianak, Maskartini

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - PT Pertamina baru-baru ini mensosialisasikan program penggunaan uang elektronik untuk transaksi pembelian bahan bakar di setiap SPBU yang ada di seluruh kota Pontianak, Kalimantan Barat.

Sebagai tindak lanjut program tersebut Bank Central Asia Tbk (BCA), Bank Karbar dan BNI bersama PT Pertamina melaunching Cashless Society di beberapa SPBU.

Kebijakan wajib transaksi dengan non tunai yang akan dilakukan secara bertahap ini dikritisi Ketua Komite Tetap Keuangan Dan Perbankan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kalbar, Pieter Gunawan.

Ia mengatakan perlu dilakukan sosialisasi secara menyeluruh agar masyarakat mengetahui gerakan non tunai.

(Baca: Tahun 2019, Kementerian PUPR Target 500 Ribu Tenaga Konstruksi Bersertifikat )

Pieter mengatakan bukannya menentang pemberlakuan pembelian secara non tunai namun ia meminta adanya berbagai pihak memperhatikan kalangan bawah.

"Harusnya kalau menerapkan, sasar restauran, ritel modern dan tempat lainnya. Masyarakat Pontianak sebagian besar belum paham dengan sistem transaksi uang elektronik. Apabila dipaksakan malah menimbulkan gejolak di masyarakat, "ujarnya.

Oleh karenanya, Pieter meminta diberlakukan dua jalur yaitu tunai dan non tunai.

"SPBU ini kan dipakai untuk semua kalangan. Bukan hanya kalangan menengah ke atas yang paham bertransaksi nontunai. Literasi non tunai kita juga masih rendah. Ini beda dengan Jakarta yang ketika diterapkan aturan e-toll lancar-lancar saja. Saya sendiri tidak punya kartu e-money, "ujar mantan ketua Perbanas (Perhimpunan Bank Nasional).

Ia mengatakan saat ini hanya beberapa bank saja yang memiliki produk e-money.

Jaringan penjualan untuk pengisian saldo atau top up e-money diakui Pieter juga masih terbatas berbeda dengan pulsa seluler.

"SPBU itu dari pelajar sampai pengusaha menggunakannya. Bagaimana kalau pelajar sedang kehabisan saldo di kartu e-moneynya untuk mengisi harus ke bank atau ATM. Ujung-ujungnya isi di pinggir jalan lebih mahal, "ujarnya.

Pieter memuji program Smart City dan Capital Fintech Wali Kota Sutarmidji serta tujuan Pertamina dan perbankan untuk menggalakkan Gerakan Nasional Non Tunai.

Namun, Pieter berharap skema transaksi wajib ini tidak diterapkan lebih dulu di SPBU.

Halaman
12
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved