TribunPontianak/

Tahun 2019, Kementerian PUPR Target 500 Ribu Tenaga Konstruksi Bersertifikat

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat terus menggalakkan sertifikasi bagi pekerja sektor konstruksi.

Tahun 2019, Kementerian PUPR Target 500 Ribu Tenaga Konstruksi Bersertifikat
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/MASKARTINI
Kepala Balai Jasa Konstruksi Wilayah V Banjarmasin, Moody N Sanger 

Laporan Wartawati Tribun Pontianak, Maskartini

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat terus menggalakkan sertifikasi bagi pekerja sektor konstruksi.

Meski penerapan sertifikasi untuk kontraktor, tenaga kerja terampil dan tenaga ahli dalam mengerjakan proyek-proyek pembangunan belum diterapkan.

Kepala Balai Jasa Konstruksi Wilayah V Banjarmasin, Moody N Sanger mengatakan dalam waktu dekat semua pengerjaan proyek wajib menyertakan sertifikasi kontraktor maupun tenaga kerjanya.

"Untuk tenaga bersertifikat kita mempunyai target 2019 tenaga terampil itu kita usahakan ada 500.000 dan 250.000 tenaga ahli yang sudah memiliki sertifikat dan kompetensi. Itu target se-Indonesia. Ini bisa kontribusi dari provinsi yang ada. Sementara ini masih kita petakan, "ujarnya Moody pada Senin (11/9/2017).

(Baca: Launching RRI Sanggau, Paolus Hadi Sebut Komitmen Pemda Dalam Keterbukaan )

Moody yakin kewajiban sertifikasi ini tidak akan menghambat percepatan pembangunan infrastruktur.

Selama 2017-2018 pihaknya akan fokus melakukan sosialisasi dan uji kompetensi.

Ia pun mengatakan adanya kewajiban tersebut nantinya tidak akan menghambat percepatan pembangunan perumahan di Indonesia, termasuk Kalbar.

"Kita terus melakukan sosialisasi dan pada tahun 2019, bisa jadi aturan ini akan diberlakukan. Sambil sosialisasi kita memberi waktu agar ada kesiapan sebelum peraturan ini diberlakukan. Seiring waktu kita juga lakukan tes pasar, apakah jumlah mereka yang tersertifikasi bisa memenuhi proyek yang ada atau tidak, "ungkapnya.

Dalam UU kata Moody disebutkan pelaksanaan sertifikasi mencakup bimbingan dan pelatihan hingga tenaga konstruksi tersertifikasi merupakan tanggung jawab bersama bagi pengguna dan penyedia.

Bisa antar pemerintah dengan swasta seperti dengan Ciputra. Saat ini diakuinya sudah ada UU namun belum ada perangkat turunan.

"Tahun ini harus sudah ada PP, perpres dan Permen. Kalau itu sudah dikeluarkan peraturan operasionalnya itu sudah mengikat masa pembelajaran 1 sampai 2 tahun merupakan sosialisasi. Tapi instruksi kementerian PUPR harus segera menteri sudah canangkan seluruh peraturan perangkatnya harus dikeluarkan tahun ini misalnya untuk sertifikasi tenaga kerja yang dipakai dalam proyek pemerintah harus memiliki sertifikat kompetensi baik tenaga terampil maupun ahli, "ujarnya.

Setelah di Undang-undangkan kata Moody sertifikasi merupakan keharusan dan jika tidak dipenuhi penyedia dan pengguna akan diberikan sanksi. Pemerintah akan mensosialisasikan kepada pembina, baik swasta, asosiasi.

"Jika 2019 diterapkan dan belum terpenuhi otomatis ada sanksi baik administrasi, juga ganti rugi bahkan blacklist," ujarnya.

Penulis: Maskartini
Editor: Dhita Mutiasari
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help