BPBD Deteksi 2 Hotspot di Sekadau
Masing-masing hotspot terlacak di Kecamatan Nanga Mahap dan Kecamatan Nanga Taman.
Penulis: Rivaldi Ade Musliadi | Editor: Rizky Zulham
lihat foto
Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Rivaldi Ade Musliadi
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, SEKADAU - Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sekadau Akhmad Suryadi menuturkan, dari hasil pemantauan oleh pihaknya ditemukan ada dua titik hotspot yang terlacak pada Kamis (27/7/2017).
Masing-masing hotspot terlacak di Kecamatan Nanga Mahap dan Kecamatan Nanga Taman. "Hari ini terlacak dua hostpot di dua kecamatan," ujarnya kepada Tribun Kamis (27/7/2017).
Ia mengatakan, pihaknya terus meminta pihak kecamatan dan desa agar selalu berkoordinasi dengan BPBD untuk monitoring. Selain itu, pihaknya melalui keputusan Bupati sudah menetapkan status siaga sejak 4 Juli sampai November mendatang.
Akhmad tidak menampik bahwa cuaca belakangan ini memang panas, diakibatkan oleh curah hujan yang kecil.
"Ini (cuaca panas) di prediksi akan berlangsung sampai November nanti, karena curah hujan yang kecil. Kita melalui surat yang dikeluarkan oleh Bupati juga telah menetapkan status siaga," jelasnya.
Baca: Sensor Modis Deteksi 23 Hotspot di Wilayah Kalbar
BPBD Sekadau, kata dia, juga akan melakukan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat di setiap Kecamatan terkait status siaga asap.
Namun ia memastikan, untuk Sekadau belum menimbulkan bencana asap. Apabila ada asap, kata dia, sementara itu kemungkinan kiriman dari daerah tetangga.
"Sekadau belum menghasilkan asap, karena dari data BMKG Sekadau masih kecil untuk hotspotnya," imbuhnya.
Informasi terbaru apabila data dari BMKG memang cukup menjadi perhatian, nantinya akan di stand by kan satu helikopter milik BNPB di Sintang, untuk mengatasi lima kabupaten seperti Sintang, Sekadau, Melawi, Kapuas Hulu, dan Sanggau," ungkapnya.
Akhmad juga mengimbau kepada masyarakat, agar kegiatan masyarakat yang membuka ladang dengan cara membakar dapat di minimalisir.
"Nanti ada kebijakan pemerintah daerah melalui Forkopimda dalam menentukan bagaimana kegiatan masyarakat dalam membuka ladang. Saya berharap kepada masyarakat agar meminimalkan membuka lahan dengan cara konvensional," tukasnya.
