FPK Ketapang Netral di Pilgub

Sejak terbentuknya Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Kabupaten Ketapang berdasarkan acuan Permendagri Nomor 34 Tahun 2006 yang difasilitasi oleh Kantor Kesbangpol Linmas Kabupaten Ketapang, dan telah diterbitkannya Surat Keputusan Bupati Ketapang pada tahun 2011 yang lalu.

Ketua FPK Ketapang Yohanes Alemantara, mengatakan, keanggotaan FPK nya terdiri dari keberagaman etnis, pemuka adat, suku dan bagian masyarakat tersebut telah melakukan sosialisasi dan pembentukan kepengurusan di lima kecamatan.

Hal tersebut penting dilakukan karena menyangkut wawasan kebangsaan dan keberagaman etnis dan ras dalam hidup bermasyarakat agar  tetap selalu kokoh bergandengan tangan dan merupakan satu kesatuan, penuh dengan semangat kebhinekaan yang selalu dalam bingkai NKRI.

Adapun mengenai suksesi Pilkada Gubernur dan wakil gubernur yang tidak lama lagi dihelat dalam pesta demokrasi pada 20 September 2012 ini, sikap FPK Ketapang sudah diatur dalam Tatib yang telah diputuskan bersama melalui forum rapat pleno yakni bersikap netral.

 Bagi anggota dan pengurus FPK yang turut serta mendukung salah satu kandidat itu merupakan sikap dan hak indipidu semata, tidak diperkenankan mengatasnakan FPK tentunya, karena hal tersebut merupakan keputusan rapat FPK yang tertuang dalam Tatib dan jelas serta mengikat tanpa terkecuali.

Bahkan tupoksi FPK juga jelas yakni turut serta meredam setiap ada isu-isu atau gesekan yang berupaya memecah belah keharmonisan kehidupan masyarakat dengan keberagaman agar tetap selalu bergandengan tangan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara secara berdampingan.

Karena dalam penyelenggaraan pembauran kebangsaan adalah merupakan sebuah integrasi anggota masyarakat dari berbagai ras dan suku,etnis yang melalui interaksi sosial terutama menyangkut bahasa, adat istiadat, seni budaya, pendidikan dan perekonomian untuk terwujudnya suatu kebangsaan indonesia tanpa harus menghilangkan identitas ras, suku dan etnis masing-masing dengan tekad menjaga rasa persatuan dan kesatuan dalam wadah kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pembinaan pembauran kebangsaan merupakan upaya yang harus dilakukan pemerintah bersama dengan masyarakat guna terciptanya iklim yang tetap kondusif tanpa adanya suatu perubahan sikap agar menerima kemajemukan masyarakat secara kekeluargaan,itulah semangat yang dibangun dalam wadah FPK yang terbentuk.Adapun Sosialisasi yang dilakukan supaya program pembauran kebangsaan dapat dipahami dan dihayati oleh masyarakat secara luas dan menyeluruh