SBY Ajak Anas Empat Mata

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Kendati Ketua Umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum percaya diri tak akan terguling, Kongres Luar Biasa (KLB) Demokrat tetap terbuka, apabila KPK menetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi. Susilo Bambang Yudhoyono pun memanggil Anas.

Anggota Dewan Pembina Partai Demokrat, Soekarwo memastikan Ketua Dewan Pembina yang juga Presiden SBY memanggil Anas untuk membahas kasus yang membelitnya. Kendati demikian, usai melantik pengurus harian dan Rakorda DPD Demokrat Kalbar di Pontianak Convention Center (PCC) Pontianak, Sabtu (28/1), Anas bergeming.

Ia meyakinkan, Demokrat tak memiliki masalah internal. Munculnya wacana KLB tak mempengaruhi soliditas partai. "Alhamdulillah sampai saat ini, kegiatan Partai Demokrat berjalan normal. Kami masih menyelenggarakan acara-acara internal, termasuk di Pontianak ini dan acara lainnya di beberapa daerah. Jadi tak ada pengaruh seperti yang diberitakan," tegas Anas.

Menurut Anas, meski ada masalah di Demokrat, tak terlalu besar dan dapat dilalui melalui kebersamaan internal partai. "Kalau ada masalah mungkin ada, tapi tak begitu substansial di tingkat demokratik. Kami tetap solid, kompak dan melanjutkan kerja-kerja konsolidasi," tandasnya.

Sebelumnya rumor yang mencuat, sejumlah kader Demokrat mendesak digelar KLB untuk mengganti Anas yang diduga tersangkut kasus korupsi Wisma Atlet SEA Games. "Yang pasti, pertemuan dengan Dewan Pembina di Cikeas itu, SBY berjanji segera menyelesaikan kasus ini dengan memanggil Anas untuk bicara empat mata," kata Soekarwo.

"Solusinya hanya satu. Akan ada pembicaraan antara Ketua Dewan Pembina dan Ketua Umum. Dari pembicaraan empat mata ini, diharapkan ada solusi terbaik bagi partai. Solusi itu, juga tidak menjatuhkan atau memojokkan Anas," jelas Soekarwo.

Diungkapkan, berbagai skenario telah disiapkan, apabila Anas nantinya terpaksa meletakkan jabatannya sebagai orang nomor satu di Demokrat. Skenario itu dibahas dalam pertemuan Selasa lalu. "Sudah dua pekan sebelum tanggal 24 (Januari 2012), Pak SBY minta pendapat seluruh DPD," tegas Soekarwo.

Anggota Dewan Kehormatan Partai Demokrat, EE Mangindaan pun menyatakan ada kemungkinan partai menggelar KLB, apabila Anas terlibat kasus Wisma Atlet. "Kalau memang terlibat dan sebagainya, ya, KLB. Kami tidak berpikir ke sana dulu. Sebab, ranah hukum belum ada titik terang," kata Mangindaan.

Jika Anas terpaksa meletakkan jabatannya akan bersifat permanen. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Demokrat jelas mengatur masalah itu. "Tak ada yang sementara. Kalau berhenti, ya seterusnya," kata Soekarwo.

Insiden KPK
Seperti dilansir media massa, Anas dituding mantan Bendahara Umum Demokrat M Nazaruddin telah menerima suap Rp 80 miliar dari dua proyek Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) senilai Rp 2,2 triliun di Kalimantan dan Riau.

Terpidana kasus suap Wisma Atlet, Mindo Rosalina Manulang (Rosa) pun menguatkan keterlibatan Anas dengan sebutan sebagai ketua besar. Sedangkan bos besar, Mirwan Amir (Wakil Ketua Banggar dari Demokrat).

Wakil Sekjen Demokrat, Angelina Sondakh pun disebut menerima Rp 5 miliar dari Permai Grup, perusahaan milik Nazaruddin. Sedangkan Menpora Andi Mallarangeng menerima Rp 500 juta melalui tim suksesnya. Duit diserahkan menjelang Kongres II Demokrat.

Makin lengkap, mantanWakil Direktur Keuangan Permai Group, Yulianis mengamini. Ia bahkan mengungkap telah menggelontorkan uang Rp 30 miliar dan lima juta dolar AS ke kongres Demokrat di Bandung, Mei 2010 untuk pemenangan Anas sebagai Ketua Umum Demokrat.

Ketua KPK Abraham Samad yang meyakinkan, bahwa kesaksian Rosa dalam persidangan sebagai bukti, pernah menjanjikan kejutan. Abraham juga mengulangi komitmennya, anti- intervensi politik. Pimpinan partai yang terbukti terlibat korupsi tetap diproses hukum.

Rumor pun meletup, 23 Januari lalu. Kala itu digelar rapat pimpinan KPK terkait kasus Wisma Atlet. Konon Abraham tegas menindak dua petinggi Demokrat, Anas dan Andi Mallarangeng untuk dijadikan tersangka.

Perdebatan sengit tak terhindarkan, dan Abraham menggebrak meja hingga memecahkan kaca meja. Rumor ini beredar luas melalui pesan BlackBerry di Jakarta. DPR menyesalkan perseteruan antarpimpinan KPK dalam rapat internal itu.