TOPIK
Pilpres 2019
-
"Atau memerintahkan termohon melaksanakan pemungutan suara ulang secara jujur adil di sebagian provinsi di Indonesia," katanya.
-
"Menurut saya diskualifikasi itu terlalu lebay ya, bisa jadi itu bagian dari ekstra petitum juga, tuntutan yang terlalu berlebihan," kata Ace
-
Tim Kuasa Hukum BPN Prabowo-Sandiaga meminta MK membatalkan atau mendiskualifikasi pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 01
-
"Ada dua istilah yang harus dibedakan, satu mendiskualifikasi. Dua, menyatakan curang secara Terstruktur, Sistematis dan Massif (TSM)," ungkap Mahfud
-
Sengketa dan menggugat hasil pemilu 2019 melalui MK menunjukkan kemajuan dalam proses demokrasi kita.
-
Kordiv Hukum KPU Kalbar, Mujiyo menerangkan jika pihaknya menyiapkan dan mengirim setidaknya 15 boks plastik barang bukti
-
Sengketa Pilpres 2019 akan memulai persidangan pada hari ini, Jumat (14/6) di Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta.
-
Pengurus Koordinator Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kalimantan Barat mengajak seluruh elemen bangsa
-
Mengutip dari mkri.id, Kepala Bagian Humas dan Kerja Sama Dalam Negeri Mahkamah Konstitusi (MK) Fajar Laksono Soeroso
-
Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) buka peluang penerapan kebijakan pembatasan akses WhatsApp dan media sosial.
-
Hakim Konstitusi, I Dewa Gede Palguna menegaskan pihaknya telah pengecekan setiap detail fasilitas persidangan di Ruang Sidang Pleno MK
-
Saksikan Live Streaming sidang gugatan sengketa Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK), Jumat (14/06/2019) via Live Streaming berikut ini :
-
“Kami memastikan sarana persidangan sudah siap semua, mulai dari sound system, IT, termasuk untuk pengamanan.
-
"Menurut kami, ini tempat dan ruangnya salah kamar, ini keluar dari game-nya," terang Johnny G Plate.
-
Denny Indrayana kembali bahwa MK adalah penjaga konstitusi. MK dharapkan tidak hanya sekedar menghitung suara dan menjadi kalkulator tambah kurang.
-
Pada sidang MK, baik Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga Uno, Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Maruf Amin dan KPU
-
Berikut tahapan sidang jika MK memutuskan perkara gugatan sengketa Pilpres 2019 ke tahap selanjutnya saat sidang perdana Jumat (14/06/2019):
-
Politisi Nasdem itu menimpali penyelesaian sengketa hasil Pemilu terbatas hanya pada penghitungan suara yang dapat mengakibatkan perubahan pemenang.
-
Presiden Joko Widodo membuka pintu selebar-lebarnya bagi partai politik oposisi untuk bergabung bersama partai politik pendukung pemerintah
-
Calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto menegaskan bahwa dirinya dan calon wakil presiden Sandiaga Uno
-
Tim hukum Prabowo-Sandi menduga Maruf Amin tidak memenuhi syarat formil sebagai cawapres.
-
Sejumlah argumentasi tercantum dalam revisi itu, satu diantaranya terkait status jabatan Calon Wakil Presiden nomor urut 01 KH Maruf Amin di dua bank
-
Kuasa hukum pribadi calon presiden petahana Joko Widodo, Yusril Ihza Mahendra yakin pihaknya bisa mematahkan tuduhan Badan Pemenangan Nasiona
-
Anwar mengatakan, alat bukti, keterangan saksi dan ahli yang diajukan oleh para pihak dalam persidangan akan menjadi bahan pertimbangan bagi MK
-
Sidang perdana sengketa Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK) dijadwalkan berlangsung pada 14 Juni 2019.
-
Berikut profil sembilan hakim MK yang akan menangani sengketa Pilpres 2019, dirangkum dari situs resmi MK :
-
Perbaikan atau penambahan argumentasi permohonan, jelas dia, hanya dapat dilaksanakan dalam perselisihan hasil pemilihan umum legislatif
-
TKN menilai hal yang yang dipersoalkan oleh BPN dalam argumentasi permohonannya terkait proses pelaksanaan Pilpres 2019.
-
Prabowo-Sandi menggugat hasil Pilpres 2019 setelah kalah dari pasangan Joko 'Jokowi' Widodo-Ma'ruf Amin.
Menurut hasil rekapitulasi Komisi Pemilihan
-
Ryamizard Ryacudu mengatakan narasi membunuh pejabat negara itu hanya manuver politik
© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved
