TAG
Koruptor
-
Namun, kata dia, dengan adanya putusan MK, harus dipatuhi. Karena diberikan kesempatan dengan jeda hanya lima tahun.
Kamis, 12 Desember 2019
-
terdapat 76 kasus yang menggunakan modus mark up anggaran. Modus tersebut menyebabkan kerugian negara Rp 541 miliar.
Jumat, 8 Februari 2019
-
Kalau kita asumsikan akhir bulan ini atau awal bulan Februari itu kan ada sekitar lebih dari 30 hari. Kalau 30 hari itu kan cukup bagi masyarakat
Selasa, 29 Januari 2019
-
Ketua KPU Kalbar, Ramdan menerangkan jika pihaknya akan mengikuti arahan KPU RI terkait dengan rencana .........
Senin, 28 Januari 2019
-
Untuk instansi pusat, dari 98 PNS yang divonis bersalah karena korupsi, baru 49 orang yang diberhentikan
Senin, 28 Januari 2019
-
KPK menerima informasi dari BKN tentang masih lambatnya proses pemberhentian PNS yang telah terbukti korupsi. Hal ini disebabkan mulai dari keengganan
Senin, 28 Januari 2019
-
Mereka sudah dipecat bulan Desember 2018 lalu, maka otomatis 1 Januari 2019 tidak lagi menerima hak-haknya. Kecuali Taspen akan dibayarkan yang
Jumat, 18 Januari 2019
-
Ia pun mengajak masyarakat untuk menghargai, dan meniru Presiden Joko Widodo dengan jargonnya, kerja.
Jumat, 21 September 2018
-
Fickar menilai, ada langkah yang bisa dilakukan partai politik maupun masyarakat pemilih menyikapi hal ini.
Senin, 17 September 2018
-
Lalu MA mengeluarkan fatwa, padahal Mahkamah Konstitusi telah mengeluarkan fatwa juga jika para legislatif itu adalah negarawan.
Sabtu, 15 September 2018
-
Bergulirnya polemik terkait larangan mantan koruptor jadi calon legislatif perlu mendapat perhatian serius.
Rabu, 5 September 2018
-
Menurut Faisal, Bawaslu pada prinsipnya tetap menjaga hak konstitional warga atau masyarakat, bukan pada posisi pembela koruptor.
Rabu, 5 September 2018
-
Dirinya menjamin seluruh caleg yang disuguhkan kepada masyarakat merupakan kader golkar yang terbaik dan bersih dari kasus hukum apapun
Selasa, 31 Juli 2018
-
Ia mengatakan figur yang saat ini maju melalui PKS pada tahun ini merupakan figur-figur bersih yang telah melewati proses penjaringan
Senin, 30 Juli 2018
-
praktik jual beli fasilitas di lapas terjadi karena pengawasan dan pengelolaannya yang buruk. Hal ini sudah berlangsung sejak lama dan terus berulang.
Selasa, 24 Juli 2018
-
Ramdan mengatakan hal tersebut sudah kami sosialisasikan. Jika syarat tersebut tidak dilengkapi KPU akan menokak berkas bacaleg.
Kamis, 19 Juli 2018
-
PMII Kalbar serius ingin mengawal bacaleg eks koruptor di Kalimantan Barat baik di tingkat RI, Provinsi dan Kabupaten Kota
Selasa, 10 Juli 2018
-
dalam Peraturan KPU (PKPU) Nomor 20 tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.
Senin, 2 Juli 2018
-
Komisioner KPU RI, Pramono Ubaid Tanthowi mengatakan, aturan tersebut resmi berlaku seiring dengan diumumkannya ke publik.
Minggu, 1 Juli 2018
-
Hingga berita ini diturunkan postingan itu telah mendapat lebih dari 560 komentar, di Retweet lebih dari 1,4 ribu kali
Kamis, 19 April 2018
© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved
