BPK RI Awali Pemeriksaan Tematik Lingkungan Hidup, Pemprov Kalbar Tegaskan Komitmen Transparansi

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menegaskan komitmennya terhadap transparansi dan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dengan dimulainya pemeriksaan tematik oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Kalbar.

Pemeriksaan ini secara resmi diawali melalui Entry Meeting yang dipimpin Sekretaris Daerah Provinsi Kalbar, dr Harisson di Ruang Rapat Tengkawang, Kantor Gubernur Kalbar, Senin 25 Agustus 2025.

Pemeriksaan yang berlangsung selama 20 hari, mulai 25 Agustus hingga 19 September 2025, akan fokus pada kepatuhan pengelolaan lingkungan hidup di enam OPD strategis: Disperindag ESDM, DLHK, DPMPTSP, Bappeda, PUPR, dan Satpol PP Kalbar.

Dalam arahannya, Sekda Harisson menyebutkan bahwa pemeriksaan ini bukan sekadar kewajiban rutin, melainkan peluang untuk memperkuat kualitas tata kelola lingkungan hidup di Kalbar.

“Pemeriksaan ini bagian dari komitmen kita bersama untuk mewujudkan pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Bagi kami, ini adalah momentum memperbaiki kinerja dan memastikan setiap kebijakan benar-benar berpihak pada kelestarian lingkungan,” tegas Harisson.

Ia mengingatkan OPD yang menjadi objek pemeriksaan agar bersikap terbuka dan kooperatif.

“Saya minta OPD menyiapkan dokumen dengan baik, memberikan informasi secara transparan, dan menjadikan pemeriksaan ini sebagai sarana evaluasi. Jangan dianggap beban, tapi peluang untuk lebih baik,” tambahnya.

Harisson menekankan bahwa isu lingkungan saat ini menjadi prioritas Pemprov Kalbar.

Baca juga: Gubernur Ria Norsan Terima Audiensi PWI Kalbar, dan Siap Perkuat Sinergi

“Mulai dari pengendalian alih fungsi lahan, pengelolaan sampah, hingga perlindungan sumber daya alam, semua harus dijalankan dengan prinsip berkelanjutan. Hasil pemeriksaan ini akan jadi masukan berharga bagi kebijakan kita ke depan,” ujarnya.

Sementara itu, Ganesa Kusbandana, Pengendali Teknis Tim Pemeriksa BPK RI Perwakilan Kalbar, menegaskan bahwa pemeriksaan dilakukan bukan untuk mencari kesalahan, melainkan memastikan program pemerintah berjalan sesuai prinsip akuntabilitas dan bermanfaat nyata bagi masyarakat.

“Pemeriksaan ini fokus pada bagaimana kebijakan daerah mendukung pelestarian lingkungan hidup. Kami berharap adanya sinergi penuh dari OPD agar hasil pemeriksaan lebih obyektif, komprehensif, dan memberikan nilai tambah,” jelasnya.

Dengan dimulainya pemeriksaan ini, Pemprov Kalbar berharap rekomendasi yang dihasilkan dapat menjadi pijakan penting dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan serta memperkuat kepercayaan publik terhadap tata kelola pemerintahan daerah. (*)

- Baca Berita Terbaru Lainnya di GOOGLE NEWS
- Dapatkan Berita Viral Via Saluran WhatsApp

!!!Membaca Bagi Pikiran Seperti Olahraga Bagi Tubuh!!!