Dana Desa Dipangkas, Desa Kali Bandung Hadapi Beban Program Tanpa Anggaran

Ringkasan Berita:

• Desa Kali Bandung Kecamatan Sungai Raya sebagai desa yang juga mengalami pemangkasan ADD secara serentak.
• Banyak dampak domino yang terjadi akibat dari pemangkasan tersebut.
• Terutama program pembangunan yang harus dilaksanakan dan dirancang sebelumnya dipastikan akan tertunda bahkan terancam gagal dilaksanakan

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Pemangkasan Dana Desa hingga mencapai sekitar 60 persen berdampak besar terhadap jalannya pembangunan dan pemberdayaan di desa.

Desa Kali Bandung Kecamatan Sungai Raya sebagai desa yang juga mengalami pemangkasan ADD secara serentak.

Banyak dampak domino yang terjadi akibat dari pemangkasan tersebut.

Terutama program pembangunan yang harus dilaksanakan dan dirancang sebelumnya dipastikan akan tertunda bahkan terancam gagal dilaksanakan, dikutip dari website Desa Kali Bandung.

Banyak program prioritas yang sebelumnya telah direncanakan terpaksa ditunda bahkan dibatalkan karena keterbatasan anggaran.

Baca juga: 5 Bantuan Sosial Cair Mulai 9 Maret 2026: BLT Dana Desa, PKH, hingga BPNT Siap Disalurkan

Dampak lainnya juga membuat ruang gerak pemerintah desa menjadi semakin terbatas dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.

Di sisi lain, pemerintah pusat justru menetapkan fokus penggunaan Dana Desa pada berbagai program prioritas seperti penanganan kemiskinan ekstrem, ketahanan pangan, kesehatan, hingga pengembangan koperasi desa.

Akibatnya, desa menghadapi beban ganda anggaran berkurang, tetapi tanggung jawab program tetap banyak.

Kondisi ini berpotensi menghambat pembangunan desa secara optimal serta pelayanan kepada masyarakat.

Pemerintah desa pun berharap kebijakan ini dapat dievaluasi kembali agar keseimbangan antara beban program dan ketersediaan anggaran tetap terjaga.

Baca juga: 20 Desa Landak dengan Anggaran Dana Desa Terbesar, ADD Hilir Kantor Fantastis Capai Rp1,5 M Setahun

Dampak Akibat Pemangkasan Dana Desa Terjung 60 Persen

1. Program Pembangunan Desa

• Banyak proyek infrastruktur (jalan, jembatan, fasilitas umum) tertunda atau dibatalkan
• Pemeliharaan sarana desa jadi terbatas

2. Program Pemberdayaan Masyarakat

• Pelatihan, bantuan UMKM, dan pengembangan ekonomi warga berkurang
• Dukungan untuk kegiatan sosial dan produktif menurun

3. Penanganan Kemiskinan

• Meski fokus ke BLT, alokasi terbatas membuat jangkauan bantuan tidak maksimal
• Program pendukung pengentasan kemiskinan ikut terhambat

4. Ketahanan Pangan dan Ekonomi Desa

• Pengembangan lumbung pangan dan usaha desa tidak optimal
• Program penguatan BUMDes/lembaga ekonomi desa ikut terdampak

5. Layanan Dasar (Kesehatan & Sosial)

• Promosi kesehatan dan layanan dasar di desa berpotensi berkurang
• Kegiatan sosial kemasyarakatan jadi terbatas

6. Program Ketahanan Bencana & Iklim

• Kesiapsiagaan desa terhadap bencana dan perubahan iklim menurun
• Kegiatan mitigasi tidak maksimal

7. Program Padat Karya Tunai (PKTD)

• Berkurangnya kegiatan padat karya → berkurang juga lapangan kerja sementara bagi warga

8. Digitalisasi dan Inovasi Desa

• Pembangunan infrastruktur digital dan teknologi desa terhambat

9. Operasional Pemerintah Desa

• Anggaran operasional sangat terbatas (maksimal 3 persen)
• Kinerja administrasi dan pelayanan desa bisa terganggu

10. Beban Program vs Anggaran

• Program prioritas dari pusat tetap banyak
• Anggaran tidak seimbang desa terbebani menjalankan banyak program dengan dana terbatas

- Baca Berita Terbaru Lainnya di GOOGLE NEWS
- Dapatkan Berita Viral Via Saluran WhatsApp
!!!Membaca Bagi Pikiran Seperti Olahraga Bagi Tubuh!!!